Disparitas Penetapan Pengadilan Agama Tentang Dispensasi Perkawinan (Studi Penetepan Pengadilan Agama Surbaya Nomor 1366/Pdt.P/2012/PА.Sby dаn Penetepаn Pengаdilаn Аgаmа Tаnjung Bаlаi Kаrimun Nomor 112/Pdt.P/2012/PА.TBK)

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tauhun 1974 tentang perkawinan mendefinisikan Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa. Syarat melangsungkan perkawinan minimal usia 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Ketentuan ini dapat disimpangi jika mendapat dispensasi dari pengadilan. Pengadilan Agama Surabaya dalam penetapannya nomor 1366/Pdt.P/2012/PA.Sby. memberikan dispensasi perkawinan. Permohonan diajukan karena hamil. Sedangkan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun tidak dapat menerima permohonan dispensasi perkawinan meskipun dalam keadaan hamil sebagaimana penetapan nomor 112/Pdt.P/2012/PA.TBK. Oleh karena itu terdapat disparitas penetapan Pengadilan Agama. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Аpаkаh pentepаn Pengаdilаn Аgаmа Surаbаyа nomor 1366/Pdt.P/2012/PА.Sby menerima dan Penetepаn Pengаdilаn Аgаmа Tаnjung Bаlаi Kаrimun nomor 112/Pdt.P/2012/PА.TBK menolak permohoan dispensasi perkawinan sesuаi dengаn teori keаdilаn? Penelitian tesis ini menggunakan jenis penelitian hukum normative dan pendekatan digunakan adalah pendekatan kasus (case aprroach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan hasil penelitian bahwa Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1366/Pdt.P/2012/PA.Sby, telah sesuai dengan Teori keadilan karena tidak ada penghalang menurut hukum islam terhadap mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Berbeda dengan penetapan Pengadilan Agama Tanjung Balai karimun nomor 112/Pdt.P/2012/PA.TBK yang menyatakan tidak dapat menerima permohonan dispensasi perkawinan sehingga tidak dapat memberikan rasa keadilan hanya dikarenakan ketentuan formil. Menurut hukum islam sebagai norma agama yang dianut oleh kedua mempelai telah memenuhi syarat dan rukun untuk melangsung perkawinan, selain calon mempelai perempuan sedang hamil. Hal-hal yang menjadi pengahalang dalam melangsungkan perkawinan juga tidak terdapat di antara kedua mempelai