Hermeneutika Pidana Tutupan

Pasal 10 KUHP merumuskan tentang Jenis-Jenis Pidana Pokok terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Seluruh pengaturan terkait dengan jenis-jenis pidana tersebut telah diatur dalam KUHP, kecuali pengaturan terkait pidana tutupan. Pengaturan mengenai pidana tutupan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan, yang dilatarbelakangi oleh Peristiwa 3 Juli 1946. Syarat dalam hukuman tutupan yang diberikan adalah perbuatan yang dilakukan karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Kemudian, hukuman tutupan hanya diterapkan 1 (satu) kali sejak diundangkannya. Berdasarkan hal tersebut, guna pengaturan pemidanaan kedepannya, akan dilakukan analisis terhadap pidana tutupan dengan menggunakan pisau analisis Hermeneutika Double Movement oleh Fazlur Rahman dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisa tentang ratio legis pidana tutupan di Indonesia, mengidentifikasi dan menganalisa makna perbuatan karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati dan mengidentifikasi dan menganalisa kesesuaian pidana tutupan dengan kebutuhan pembaharuan hukum pidana ditinjau dari Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman. Adapuan metode penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan historis. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kedepannya tidak diperlukan lagi pidana tutupan, karena makna dari perbuatan yang terdorong oleh maksud yang patut dihormati adalah untuk mempertahankan nusa dan bangsa. Menurut teori Hermeneutika Double Movement yang disampaikan oleh Fazlur Rahman, bahwa tindakan mempertahankan nusa dan bangsa tidak terdapat ratio legis yang sama dengan peristiwa yang terdahulu, sehingga pidana tutupan tidak bisa dipertahankan. Sehingga dari penelitian ini memberikan saran kepada pemerintah dalam pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengkaji secara cermat tentang konsep pidana tutupan dan mencabut pidana tutupan atau setidak-tidaknya memberikan batasan-batasan perbuatan yang patut dihormati. Apabila konsep tentang pidana tutupan berkaitan dengan perbuatan yang karena terdorong oleh perbuatan yang patut dihormati tidak dikaji secara cermat dan tidak ada batasan-batasan yang jelas akan menimbulkan kekaburan norma sehingga pasal tersebut akan bersifat useless. Dan Mendorong kepada akademisi serta praktisi terus untuk mengkaji jenis hukuman tutupan dan unsur-unsur dalam hukuma tutupan, agar norma pidana tutupan tidak kabur, sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum dan sulit dalam penerapannya