Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Pembuatan Akta Pelepasan Hak

Seiring perkembangan zaman permasalah dalam dunia hukum semakin komplek, terutama permasalahan dalam bidang kenotariatan. Profesi notaris yang saat ini merupakan profesi yang paling banyak diminati. Notaris merupakan pejabat umum yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah untuk itu dalam menjalakan jabatannya notaris dilindungi oleh Undang-Undang yaitu UUJN. Penulis mengangkat permasalah tentang perlindungan hukum bagi notaris dalam membuat akta pelepasan hak, dilatarbelakangi oleh kasus yang menjerat notaris di Kabupaten Pamekasan Notaris di didakwa dengan dakwaan pidana pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 undang-undang TIPIKOR jo pasal 55 ayat 1 angka 1 KUHPidana dan notaris juga dianggap tidak memiliki kewenangan untuk membuat akta pelepasan hak dimana akta tersebut diangap kewenangan PPAT oleh penyidik namun dalam pasal 15 ayat 2 huruf f telah jelas bahwa notaris dapat membuat akta berkaitan dengan pertanahan. Kasus tersebut telah disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dan notaris dinyatakan bersalah. Pihak notaris melakukan banding ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya dan notaris di putus bebas. Berdasarkan uraian pada paragraf di atas, penulis mengangkat rumusan masalah: Bagaimana perlindungan hukum terhadap notaris dalam membuat akta pelepasan hak atas tanah dalam peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi? Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis menggunakan metode deduktif. perlindungan hukum terhadap notaris diatur dalam UUJN, perlindungan hukum terhadap notaris dalam UUJN merujuk pada pasal 66 ayat (1) dan (2) UUJN terkait dengan kewenangan notaris yang terdapat dalam pasal 15 dan juga terkait dengan pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang dibuatnya. Notaris tidak bertanggungjawab atas kebenaran materiil suatu akta partij hanya bertanggung jawab atas kebenaran formil. Yurisprudensi terhadap kasus yang dialami oleh notaris di Kabupaten Pamekasan pada tingkat PN notaris dinyatakan bersalah dengan merujuk pada pasal 2 jo pasal 18 ayat 1 Undang-Undang TIPIKOR jo pasal 55 ayat 1 angka 1 KUHPidana, serta pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997. Namun dalam tingkat banding di PT notaris dinyatakan bebas dengan yurisprudensi hakim berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004