Dalam penelitian tesis ini, permasalahan yang diangkat berawal dari adanya suatu ketidak pastian dalam lewatnya jangka waktu pendaftaran fidusia elektronik, dimana jangka waktu pendaftaran fidusia elektronik telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 bahwa Pendaftaran Fidusia diajukan dalam jangka waktu paling .lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta jaminan fidusia.. Sehingga perlindungan hukum kreditor selaku penerima jaminan fidusia masih lemah. Berdasarkan hal tersebut Tesis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Apa dasar pertimbangan hukum pengaturan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik? (2) Bagaimana perlindungan hukum kreditor sebagai penerima jaminan fidusia jika batas waktu pendaftar...
Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui bagaimanakah Proses Terjadinya Jaminan Fidusia Menurut ...
Pemerintah menerbitkan peraturan berupa peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara P...
Metode penelitian adalah dengan yuridis normatif atau berpijak pada peraturan hukum yang ada, dalam...
Aspek publisitas pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik merupakan momentum lahirnya Jaminan ...
Lembaga jaminan fidusia merupakan jaminan yang digunakan para pihak dalam suatu perjanjian hutang pi...
Pada awal proses pembebanan objek fidusia, pendaftaran akta jaminan fidusia memiliki arti yang pent...
Dilatarbelakangi oleh adanya perampasan objek jaminan fidusia oleh negara sebagai akibat dari tindak...
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur eksekusi objek jaminan fi...
Dilatarbelakangi oleh adanya perampasan objek jaminan fidusia oleh negara sebagai akibat dari tindak...
Penelitian ini dilakukan karena ada pertentangan antara UUHT dengan Perkaban 9/2019. Dari hal terseb...
Hukum jaminan fidusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tersebut dibuat dan diberl...
Tulisan ini mengkaji konstruksi hukum perjanjian jual beli dengansistem angsuran, yangmeng...
Hukum Jaminan terhadap jaminan fidusia kuhususnya perihal pembebanan dan pendaftaran jaminan fidusia...
Melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Penandatanganan Se...
Pemerintah menerbitkan peraturan berupa peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara P...
Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui bagaimanakah Proses Terjadinya Jaminan Fidusia Menurut ...
Pemerintah menerbitkan peraturan berupa peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara P...
Metode penelitian adalah dengan yuridis normatif atau berpijak pada peraturan hukum yang ada, dalam...
Aspek publisitas pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik merupakan momentum lahirnya Jaminan ...
Lembaga jaminan fidusia merupakan jaminan yang digunakan para pihak dalam suatu perjanjian hutang pi...
Pada awal proses pembebanan objek fidusia, pendaftaran akta jaminan fidusia memiliki arti yang pent...
Dilatarbelakangi oleh adanya perampasan objek jaminan fidusia oleh negara sebagai akibat dari tindak...
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur eksekusi objek jaminan fi...
Dilatarbelakangi oleh adanya perampasan objek jaminan fidusia oleh negara sebagai akibat dari tindak...
Penelitian ini dilakukan karena ada pertentangan antara UUHT dengan Perkaban 9/2019. Dari hal terseb...
Hukum jaminan fidusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tersebut dibuat dan diberl...
Tulisan ini mengkaji konstruksi hukum perjanjian jual beli dengansistem angsuran, yangmeng...
Hukum Jaminan terhadap jaminan fidusia kuhususnya perihal pembebanan dan pendaftaran jaminan fidusia...
Melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Penandatanganan Se...
Pemerintah menerbitkan peraturan berupa peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara P...
Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui bagaimanakah Proses Terjadinya Jaminan Fidusia Menurut ...
Pemerintah menerbitkan peraturan berupa peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara P...
Metode penelitian adalah dengan yuridis normatif atau berpijak pada peraturan hukum yang ada, dalam...