Peran Partai Politik Lokal Dalam Penyelanggaraan Otonomi Khusus Di Aceh

Sebagai organisasi yang bersifat nasional, partai politik dirasa telah gagal dalam menjalankan peran dan fungsinya, terutama di dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Keberadaan partai politik yang hanya bersifat nasional dengan struktur yang berpucuk di pusat kerap kali membuat orientasi partai mengabaikan kepentingan lokal. Pengabaian itu dikarenakan pelembagaan partai politik selama ini dimaknai sebagai hubungan strukturalisasi semata. Pola ini memposisikan politisi partai politik di daerah sebagai sub ordinat politisi partai yang sama di tingkat nasional.Tidak berjalannya partai politik dalam penyelengaraan otonomi daerah dapat dimaknai bahwa perlu untuk mengatur sistem kepartaian baru di Indonesia. Salah satunya adalah dengan melakukan pemisahan antara partai politik nasional dengan partai politik lokal yang ada di daerah. Artinya dengan adanya kebijakan otonomi daerah maka harus dibarengi dengan adanya otonomi politik melalui partai politik lokal. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Peran Partai Politik Lokal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Khusus di Aceh? 2. Sejauhmana Peran Partai Politik Lokal dalam Penyelenggaraan Otonomi Khusus di Aceh? Penelitian yang dipergunakan adalah jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang mengkaji hukum tidak saja sebagai norma yang pasif tetapi hukum dan peraturan dalam implementasinya, atau lazim disebut penelitian non doktrinal atau Empiris. Dan menggunakan pendekatan sosio legal. Data yang dipergunakan merupakann data sekunder yang diperoleh melalui permohonan informasi kepada Pejabata Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Aceh. Partai politik lokal terutama Partai Aceh pada tahun 2014 memperoleh jumlah kursi terbanyak di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dibandingkan dengan partai politik nasional, sehingga Partai Aceh memiliki posisi strategis sebagai pimpinan DPRA dan pimpinan sejumlah alat kelengkapan DPRA. Peran partai politik lokal dapat dilihat melalui peran Fraksi Partai politik lokal yang berada di DPRA terutama Fraksi Partai Aceh, yaitu berkaitan dengan peran legislasi, anggaran (budgeting) dan pengawasan (Controling). Partai Politik lokal terutama yang diwakili oleh Partai Aceh melalui Fraksinya telah menjalankan perannya dalam penyelenggaraan otonomi khusus di Aceh. Fraksi Partai Aceh melalui anggotanya menjadi pimpinan pada sejumlah alat kelengkapan dewan dan telah ikut berkontribusi dalam menjalankan peran DPRA. Peran Legislasi dilakukan dengan baik dengan mengusulkan dan memberikan sejumlah catatan terhadap Rancangan perda/Qanun. Peran Pengawasan juga dilakukan dimana Fraksi Partai v Aceh menjadi pengusul terbanyak atas penggunaaan Hak Interpelasi terhadap Gubernur Aceh. Selain itu terhadap peran anggaran Fraksi Partai Aceh juga memberikan banyak catatan dan masukan atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA)