Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebelum Dan Sesudah Adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi

Peraturan mengenai pertanggungjawaban korporasi tidak ada yang mengatur secara khusus karena KUHP dan KUHAP tidak mengakui korporasi sebagai subyek hukum. Sehingga dalam undang-undang di luar KUHP yang mengakui korporasi sebagai subyek hukum memiliki masalahnya sendiri, yaitu ketidak konsistenan antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya mengenai sistem pertanggungjawaban korporasi, seperti definisi dari korporasi, ruang lingkup korporasi, pidana yang dijatuhkan dan banyak lagi. Hal ini berdampak pada putusan hakim yang menyalahi aturan. Pada tahun 2016 Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi. Dalam dua putusan yang penulis angkat di mana putusan pertama merupakan putusan sebelum adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi menjadi putusan yang baik dan benar karena jaksa mendakwa dan menuntut korporasi sebagai subyek hukum dan hakim bisa memutus. Sedangkan dalam putusan kedua yang merupakan putusan setelah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi menjadi masalah dan timbul konflik hukum karena putusan yang dilakukan hakim merupakan putusan yang menyalahi aturan KUHAP. Hal ini terjadi karena jaksa tidak mendakwa dan tidak menuntut korporasi, tetapi hakim tetap memutus pidana kepada korporasi berupa pidana denda. Dalam hal sistem pertanggungjawaban pidana korporasi kedua putusan tersebut juga berbeda, di mana putusan pertama menekankan pada korporasi sebagai pembuat makan korporasi yang bertanggungjawab. Sedangkan putusan kedua menggunakan sistem pengurus dan korporasi sebagai pembuat maka pengurus dan korproasi yang bertanggungjawab