Kekuatan Hukum Norma Daluwarsa Sebagai Sarana Memperoleh Hak Milik Atas Tanah Dalam Yurisprudensi

Menurut Boedi Harsono dan Sri Soedewi Maschoen Sofwan, norma daluwarsa dalam KUHPerdata seharusnya tidak lagi dianggap berlaku karena Buku II KUHPerdata telah dicabut oleh Undang- Undang No 5 Tahun 1960 tentang Pengaturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Faktanya, dalam sejumlah sengketa tanah, norma Daluwarsa yang terdapat pada Buku IV khususnya Pasal 1955 dan 1963 KUHPerdata seringkali digunakan. Oleh karenanya penelitian ini akan menjawab dua rumusan masalah yaitu 1) Apakah penggunaan Pasal 1955 dan 1963 KUHPerdata dalam Putusan Hakim sebagai dasar hukum memperoleh hak milik atas tanah sesuai dengan hukum agraria nasional? 2) Apakah norma daluwarsa (verjaring) dalam KUHPerdata dapat digunakan sebagai dasar untuk memperoleh hak milik atas tanah? Penelitian ini beranjak dari digunakannya norma daluwarsa (verjaring) pada putusan dari empat perkara sengketa tanah yaitu Perkara No 08/Pdt.G/2012/PN.LBJ yang diadili oleh Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Perkara No 05/Pdt.G/2012/Pn.Tk yang diadili oleh Pengadilan Negeri Takalar, Perkara No 7/Pdt.G/2016/PN.Lbt yang diadili oleh Pengadilan Negeri Lembata dan Perkara No 43/Pdt.G/2017/PN.Kpn yang diadili oleh Pengadilan Negeri Kepanjen. Selain merujuk langsung kepada norma dalam KUHPerdata, keempat putusan tersebut juga menjadikan sejumlah Putusan Mahkamah Agung sebagai dasar hukum diperolehnya hak milik atas tanah oleh para pihak. Penelitian ini menunjukan bahwa penggunaan Pasal 1955 dan 1963 KUHPerdata dalam putusan hakim sebagai dasar hukum memperoleh hak milik atas tanah tidaklah sesuai dengan hukum agraria nasional. Unsur-unsur dalam Pasal 1955 dan 1963 KUHPerdata khususnya berkaitan dengan kedudukan berkuasa (bezit) dan hak milik (eigendom) sangatlah berbeda dengan konsep penguasaan dan konsep hak milik atas tanah dalam Hukum Agraria Nasional. Dalam Hukum Agraria Nasional hak milik atas tanah dibatasi oleh banyak hal seperti batas luas penguasaan tanah pertanian, larangan tanah absente, kewajiban menjaga kesuburan tanah, kewajiban untuk mengerjakan tanah sesuai fungsinya, serta adanya fungsi sosial tanah. Pembatasan-pembatasan ini membuat hak milik atas tanah berbeda dengan hak milik (eigendom) dalam KUHPerdata yang tidak mengenal pembatasan-pembatasan tersebut. Penelitian ini juga menunjukan bahwa norma daluwarsa (verjaring) dalam KUHPerdata pasca disahkannya undang-undang pokok agraria tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk memperoleh hak milik atas tanah. Undang-Undang Pokok Agraria secara tegas menyatakan bahwa ketentuan mengenai tata cara perolehan hak milik serta hak milik (eigendom) itu sendiri yang tercantum dalam Buku II KUHPerdata telah dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah juga dengan tegas menyatakan bahwa Hukum Tanah Indonesia yang bersumber dari hukum adat tidak mengenal adanya acquisitive verjaring, dan sebagai gantinya menerapkan norma rechtsverwerking yaitu direlakannya hak atas tanah disebabkan tanah tidak dikerjakan dalam waktu yang lama sehingga tanah tersebut dikerjakan oleh pihak lain. Putusan pengadilan yang mendasarkan diperolehnya hak milik atas tanah kepada norma daluwarsa (verjaring) dalam KUHPerdata merupakan putusan yang salah dalam penerapan hukumnya. Jika mengacu pada the pure theory of law yang digagas oleh Hans Kelsen, terhadap putusan pengadilan berlaku asas Res Judicata Pro Vitate Habetur yang bermakna putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap haruslah dianggap benar. Meski demikian, putusan yang mengunakan daluwarsa (verjaring) sebagai dasar hukum diperolehnya hak atas tanah seharusnya tidaklah dapat dilaksanakan. Karena, daluwarsa (verjaring) dalam KUHPerdata adalah sarana perolehan hak milik (eigendom) dan bukanlah sarana perolehan hak milik atas tanah