Tanggung Jawab Notaris Atas Pembuatan Akta Pengoperan Hak Dan Kewajiban Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Atas Tanah

Pengoperan hak yang dilakukan antara debitor lama dengan debitor baru merupakan suatu tindakan yang praktis dengan kata lain hak dan kewajiban yang dimiliki oleh debitor lama diberikan kepada debitor baru tanpa melibatkan pihak bank untuk melunasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Dalam praktiknya pengoperan hak dibuat dihadapan pejabat umum yaitu Notaris atas kehendak para penghadap maka Notaris membuatkan akta pengoperan hak yang diikuti dengan kuasa menjual, kuasa mengangsur dan juga kuasa mengambil sertifikat. Pada akta pengoperan hak bukan hanya utang debitor lama saja yang dioper melainkan jaminan KPR yaitu berupa rumah beserta hak atas tanah. Dalam membuat suatu perjanjian tidak terlepas dari ketentuan KUHPerdata yang mengatur syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur Pasal 1320 yang mana salah satu syarat sah perjanjian yaitu causa halal, disini debitor lama membuat akta pengoperan hak dihadapan Notaris bertentangan dengan perjanjian kredit antara debitor lama dengan pihak bank yang isinya seorang debitor dalam melakukan perbuatan hukum harus sepengetahuan pihak bank, oleh karena itu bila sandingkan dengan syarat sah perjanjian maka akta pengoperan hak tersebut batal demi hukum karena tidak memenuhi unsur syarat objektif, adapun tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana, secara perdata serta secara administratif