Perlindungan Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Terhadap Jual Beli Tanah Warisan Yang Berdasar Pada Surat Keterangan Waris Yang Dipalsukan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor : 85/Pdt.G/2013/Pn.Klt)

Peralihan hak milik atas tanah dengan jual beli harus dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan suatu akta otentik. Namun dalam hal ini sering terjadi suatu masalah yang berujung ke arah persengketaan, dimana objek peralihan hak atas tanah yang akan diperjualbelikan ternyata tidak dimiliki satu orang saja sebagai pihak penjual, melainkan milik lebih dari satu orang. Maka ketika ada satu orang ahli waris menjual tanah warisan pada awalnya telah terjadi kesepakatan antara pihak penjual tanah warisan dengan pihak pembelinya. Namun, setelah tanah dijual dan dibayar oleh pembeli secara sah dihadapan saksi, ada ahli waris lain yang juga berhak atas kepemilikan tanah warisan tersebut mempersengketakan lantaran merasa dirinya tidak tercantum dalam jual beli tersebut. Surat keterangan waris yang merupakan dasar PPAT untuk memastikan siapa saja ahli waris yang berhak atas tanah warisan terkadang mengandung unsur tindakan pemalsuan keterangan dari ahli waris. Dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor Perkara 85/Pdt.G/2013/PN.Klt tanggal 18 Agustus 2014, dimana dalam kasus ini para penggugat selaku ahli waris menggugat beberapa pihak tergugat dalam jual beli Harta Warisan dimana isi keterangan dalam sertipikat telah dipalsukan oleh FB. JOKO SUPRIYONO dengan membuat surat keterangan waris yang hanya mencantumkan 2 orang ahli waris sedangkan ahli waris yang lain yang berjumlah 6 orang anak tidak disebutkan sebagai ahli waris. Ahli waris yang tidak tercantum tersebut mengajukan gugatan karena merasa tidak dicantumkan sebagai ahli waris dan tidak mendapat bagian dari warisan tersebut. Dalam kasus tersebut PPAT ikut v tergugat oleh para penggugat karena dianggap melakukan kesalahan dalam membuat akta yang mengakibatkan hak para penggugat selaku ahli waris hilang. Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam tesis ini yaitu Apakah implikasi hukum dari pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan Negeri Klaten No.85/Pdt.G/2013/PN.Klt terhadap pembatalan akta PPAT? Dan Bagaimana perlindungan hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap jual beli tanah warisan yang berdasar pada surat keterangan waris yang dipalsukan terkait Putusan Pengadilan Negeri Klaten No.85/Pdt.G/2013/PN.Klt? Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada. Implikasi hukum dari pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan Negeri Klaten No.85/Pdt.G/2013/PN.Klt terhadap pembatalan akta PPAT, dimana Hakim memutuskan mengabulkan gugatan dari para penggugat selaku ahli waris yang sah atas harta warisan berupa tanah perkarangan dan bangunan, selanjutnya akta jual beli yang dibuat dihadapan Abdul Rajak, SH, selaku PPAT batal demi hukum. Akta PPAT tersebut mengandung kecacatan yurisdis yakni tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yang memuat syarat subyektif dan obyektif. Dikarenakan penjual dalam akta jual beli tersebut bukan pihak yang berhak menjual, dan mengandung keterangan yang telah dipalsukan. Selanjutnya jual beli dilakukan tanpa seijin dari para penggugat selaku ahli waris dan juga sebagai pemilik hak atas tanah tersebut, hal ini tidak sesuai dengan pasal 38 PP No. 24 Tahun 1997, sehingga jual beli tersebut dinyatakan tidak sah yang berakibat batalnya akta PPAT. Bentuk Perlindungan Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap jual beli tanah warisan yang berdasar pada surat keterangan waris yang dipalsukan terkait Putusan Pengadilan Negeri Klaten No.85/Pdt.G/2013/PN.Klt, dalam perkara perdata seharusnya hanya sebagai saksi dan terlepas dari sanksi walaupun akta jual beli yang dibuat dihadapannya batal demi hukum. Karena tidak terlibat dalam pemalsuan surat keterangan waris, dalam hal ini PPAT tidak mengetahui bahwa identitas dalam dokumen sertipikat tersebut telah dipalsukan sehingga merugikan PPAT yang dalam hal ini ikut tergugat