Pengangkatan Notaris Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018 Tentang Pembatalan Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017

Notaris merupakan pembuat akta otentik yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Semakin tingginya jumlah peminat profresi notaris menjadikan munculnya norma hukum baru untuk menghasilkan notaris yang berkompeten dengan diadakannya ujian pengangkatan notaris sebagai syarat pengangkatan. Namun keberadaan peraturan tersebut dianggap praktik maladministrasi oleh para calon notaris Indonesia dan dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Sehingga munculah konflik norma hukum antara peraturan hukum dan kemudian diajukannya judicial review. Konflik norma mengenai persyaratan pengangkatan notaris telah dibatalkan secara hukum dengan dikeluarkannya putusan hakim setelah dilakukan judicial review terhadap adanya persyaratan ujian pengangkatan notaris. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif serta pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan historis (historical approach) penulis meneliti alasan pembentukan dan akibat hukum dari Putusan MA Nomor 50 P/HUM/2018 dalam pembatalan Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017. Berdasarkan hasil penelitian dengan mengumpulkan data berupa fakta dan analisa kualitatif berdasar teori dan studi kepustakaan dapat dikatakan bahwa alasan Mahkamah Agung membatalkan perundangan yang mengatur ujian pengangkatan notaris terdiri dari alasan yuridis dan non yuridis, serta akibat hukum yang terjadi setelah dikeluarkannya putusan hakim yaitu terjadi kekosongan hukum setelahnya karena tidak memutuskan mengenai kejelasan aturan persyaratan pengangkatan notaris menjadi seperti apa sehingga calon notaris tidak dapat mengajukan pendaftaran pengangkatan notaris hingga saat ini