Jaminan Atas Kepastian Hukum Pemegang Sertipikat Ganda Hak Milik Atas Tanah (Analisis Yuridis Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997)

Pada tesis ini peneliti mengangkat penelitian terkait dengan Kepastian Hukum terhadap penerbitan sertipikat ganda hak atas tanah melalui putusan pengadilan tata usaha negara dengan register perkara nomor 04/G/2016/PTUN.JBI. Latar belakang peneliti mengangkat tema ini menjadi sebuah tesis adalah dikarenakan adanya konflik pertanahan berupa sertipikat ganda hak atas tanah yang melanggar asas kepastian hukum dan perlindungan hukum sebagaimana yang telah dijamin melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Sertipikat hak atas tanah adalah termasuk pada sebuah keputusan tata usaha negara, karena dikeluarkan oleh sebuah lembaga negara yakni melalui kewenangan Badan Pertanahan Nasional yang terdapat pada ketentuan Pasal 3 huruf c Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional. Banyak dari kasus sertipikat ganda hak atas tanah diselesaikan melalui proses litigasi di pengadilan terutama di pengadilan tata usaha negara terkait dengan pembatalan sertipikat hak atas tanah lainnya yang dianggap tidak sah. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan pada ketentuan Pasal 1 angka 7 mengatur terkait proses mediasi yang disarankan untuk ditempuh pertama kali guna menyelesaikan kasus pertanahan sebelum memasuki ranah pengadilan. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana kepastian hukum terhadap pemegang sertipikat ganda hak milik atas tanah terkait dengan kesamaan objek tanah pada kedua sertipikat berdasar ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah?; (2) Bagaimana penyelesaian sengketa atas dikeluarkannya sertipikat ganda hak milik atas tanah berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptuan (conseptual approach). Bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh peneliti akan dianalisa menggunakan teknik interpretasi gramatikal dan hermeneutika hukum. Hasil penelitian tersebut, peneliti berpendapat bahwa ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah telah menjamin kepastian hukum dan pada pasal tersebut menyebutkan secara tersirat terkait dengan sistem pendaftaran tanah yang dianut oleh Indonesia yakni sistem publikasi negatif bertendensi positif, dimana sistem pendaftaran ini Negara menjamin kebenaran atas data fisik dan data yuridis yang diberikan oleh subyek pendaftaran tanah saat melakukan proses pendaftaran tanah, namun kepemilikan atas tanah pada sertipikat hak atas tanah tersebut masih bisa dapat digugat oleh pihak lain ketika pihak lain iii dapat membuktikan kebenaran atas pengakuan tersebut. Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 juga memberikan limitasi waktu terkait dengan pengajuan proses keberatan setelah suatu sertipikat hak atas tanah terbit yakni tidak lebih dari 5 (lima) tahun. Pengajuan keberatan itu diajukan kepada Badan Pertanahan Nasional ataupun melalui gugatan ke pengadilan. Maraknya kasus yang terjadi pengajuan keberatan tersebut banyak yang melebihi limitasi jangka waktu 5 (lima) tahun seperti yang telah ditetapkan oleh PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Peneliti berasumsi bahwa suatu sertipikat yang telah berumur lebih dari 5 (lima) tahun pun masih dapat diragukan kepastian hukumnya karena gugatan yang diajukan oleh pihak lain terhadap kepemilikan atas suatu bidang tanah. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan pada ketentuan Pasal 1 angka 7 mengatur terkait dengan proses mediasi yang difasilitasi oleh Badan Pertanahan Nasional melalui seorang mediator. Mediasi adalah termasuk salah satu alternatif penyelesaian sengketa non litigasi yang disarankan oleh Badan Pertanahan Nasional untuk menyelesaikan kasus pertanahan sebelum diajukannya gugatan oleh para pihak ke pengadilan umum maupun pengadilan tata usaha negara