Implementasi Kebijakan Pengaturan Batas Kewajaran Pembuatan Akta Perhari Bagi Notaris (Studi Pada Notaris Kabupaten Bogor)

Salah satu bentuk kewajiban Notaris sebagai upaya menjaga Kode Etik Notaris adalah terkait dengan pembatasan pembuatan akta perhari sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Batas Kewajaran Jumlah Pembuatan Akta Perhari. Bagaimana implementasi Peraturan DKP Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembatasan Pembuatan Akta Perhari Bagi Notaris di Kabupaten Bogor? Bagaimana implikasi hukum terhadap akta yang dibuat Notaris Kabupaten Bogor yang jumlahnya melebihi kewajaran? Bagaimana seharusnya sanksi terhadap Notaris Kabupaten Bogor yang jumlah akta perharinya dibuatnya melebihi kewajaran?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat dengan menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa implementasi Peraturan DKP Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembatasan Pembuatan Akta Perhari Bagi Notaris, di Kabupaten Bogor tidak berjalan dengan baik, karena masih terdapat Notaris yang membuat akta lebih dari 20 (duа puluh) аktа Notaris perhаri. Implikasi hukum terhadap akta yang dibuat Notaris Kabupaten Bogor yang jumlahnya melebihi kewajaran adalah akta tersebut tetap sah sebagai akta otentik sepanjang akta yang dibuat menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Sanksi yang tepat terhadap Notaris Kabupaten Bogor yang jumlah akta perharinya dibuatnya melebihi kewajaran adalah sanksi administrasi, yaitu teguran hingga sanksi terberat, yaitu pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan