Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Penjara Kepada Anak Pelaku Tindak Pidana Peredaran Obat-Obatan Dalam Perspektif Perlindungan Anak (Studi Di Pengadilan Negeri Jombang)

Pada regulasi tentang anak di Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang (UU) Perlindungan Anak (UU. No. 23 Tahun 2002 Jo. UU. No. 35 Tahun 2014 Jo. UU. No. 17 Tahun 2016) dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) diatur terkait anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam regulasi tersebut terdapat dasar yang wajib diterapkan kepada anak pelaku tindak pidana yaitu pidana adalah upaya terkahir (ultimum remedium) dan Keadilan Restoratif Berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis terkait perkara peredaran obat-obatan oleh anak yang terdapat di Pengadilan Negeri Jombang sejak tahun 2014 s/d 2018, putusan penjara lebih mendominasi daripada sanksi non penjara yang diterapkan pada perkara-perkara tersebut. Padahal dasar ultimum remedium dan keadilan restoratif yang diatur berdasarkan regulasi di atas memberikan ruang untuk memberikan prioritas sanksi non penjara daripada sanksi penjara kepada anak. Hasil penelitian yang didapat atas penulisan tesis dengan menggunakan metode empiris ini menunjukan bahwa sanksi penjara kepada anak pelaku peredaran obat-obatan yang dijatuhkan Hakim Anak Pengadilan Negeri Jombang memiliki pertimbangan yuridis dan non yuridis. Namun bagi penulis sanksi yang tepat diterapkan kepada anak pelaku tindak pidana harus kembali pada regulasi penegakan hukum anak yang berlaku di Indonesia yaitu diutamakan sanksi non penjara atas dasar ultimum remedium dan keadilan restoratif dengan tujuan agar anak lebih diberi edukasi dan wawasan pendidikan sehingga dikemudian hari anak tidak mengulangi perbuatannya lagi daripada anak hanya dikurung di dalam penjara