Implementasi Kewajiban Membuat Berita Acara Serah Terima Terhadap Penyerahan Protokol Notaris (Studi Kasus Di MPD Kota Bima)

Notaris merupakan salah satu profesi yang ikut berperan aktif dalam proses penegakan hukum di Indonesia, salah satunya untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat melalui alat bukti berupa akta otentik yang dibuatnya. Ketika seorang Notaris berhenti dari jabatannya, Pasal 63 ayat (1) UUJN telah mewajibkan dilakukan penyerahan Protokol Notaris dengan membuat berita acara serah terima Protokol Notaris dan paling lambat dilaksanakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. Kelalaian menjalankan proses penyerahan Protokol Notaris membawa dampak terhadap Notaris maupun terhadap salinan akta dari Protokol yang diterbitkan oleh Notaris penerima Protokol. Penulisan ini akan menganalisis dan mengkaji akibat hukum terhadap salinan akta yang diterbitkan oleh penerima Protokol Notaris yang dalam proses penyerahannya tidak membuat berita acara serah terima. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui implementasi kewajiban membuat berita acara serah terima dan menganalisis akibat hukum terhadap salinan akta dari Protokol yang penyerahannya tidak membuat berita acara serah terima di MPD Kota Bima. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan pendekatan yuridis sosiologis yaitu melakukan analisis data yang diperoleh di lapang dikaitkan dengan Pasal 63 ayat (1) UUJN. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi kewajiban membuat berita acara serah terima Protokol Notaris di MPD Kota Bima dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2018 tidak berjalan efektif, 2 (dua) dari 3 (tiga) perpindahan Protokol Notaris penyerahannya tidak sesuai Pasal 63 ayat (1) UUJN, yaitu tidak melaksanakan kewajiban membuat berita acara serah terima Protokol Notaris, hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor baik budaya, struktur maupun substansi hukum. Akibat hukum terhadap salinan akta dari Protokol yang diterbitkan oleh Notaris penerima yang penyerahannya tidak membuat berita acara serah terima adalah dapat di mohonkan pembatalan, sedangkan sanksi administrasi terhadap pelanggaran tersebut telah diatur dalam Pasal 85 UUJN berupa sanksi adminsitratif