Keabsahan Jual Beli Objek Jaminan Hak Tanggungan Oleh Kreditur Berdasarkan Surat Kuasa Menjual Dari Debitur Yang Dibuat Pada Saat Pengikatan Kredit

Dalam ketentuan pasal 6 Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan menyatakan Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum. Namun dalam perkembangannya, dengan alasan untuk memperkuat pihak Bank jika Debitur Wanprestasi, pihak debitur diminta untuk menyertakan Surat Kuasa Menjual kepada Bank (Kreditur), yang dibuat pada saat pengikatan kredit. Tujuan penelitian yaitu: untuk mengetahui, menguraikan dan menganalisis keabsahan jual beli objek jaminan hak tanggungan oleh kreditur berdasarkan surat kuasa menjual dari debitur yang dibuat pada saat pengikatan kredit, dan akibat hukum dari penjualan objek jaminan hak tanggungan berdasarkan surat kuasa menjual dari debitur kepada kreditur yang dibuat pada saat pengikatan kredit. Penelitian tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan Pedekatan Perundang-undangan, Konseptual, dan Pendekatan kasus. Jenis Bahan hukum meliputi: a) Bahan hukum primer yaitu Ketentuan Perundang-undangan yang terkait dengan penelitian yang penulis teliti, b) Bahan Hukum Sekunder yaitu: Buku-buku hasil karya ilmiah, hasil-hasil penelitian, dan artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti. c) Bahan hukum tersier yaitu: kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan Bahwa penjulan terhadap obyek jaminan hak tanggungan yang dilakukan oleh kreditur dengan menggunakan surat kuasa menjual yang tidak memenuhi mekanisme Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan merupakan penjualan obyek hak tanggungan yang cacat hukum. Dalam hal suatu perbuatan hukum yang dilakukan bertentangan dengan hukum tentunya memberikan akibat bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan dianggap tidak pernah dilakukan atau tidak pernah ada. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Jual-beli obyek jaminan hak tanggungan berdasarkan surat kuasa menjual yang dibuat pada saat pengikatan kredit menjadi tidak sah. Akibat Hukum Jual beli obyek jaminan hak tanggungan tersebut mengakibatkan batal demi hukum. disarankan Pihak bank selaku kreditor perlu melakukan evaluasi kembali atas praktik pemberian surat kuasa menjual yang dilakukan pada saat pengikatan kredit