Implikasi Yuridis Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Selama Dalam Masa Ikatan Perkawinan Terhadap Utang Bersama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

Pada penulisan tesis ini penulis membahas mengenai implikasi yuridis perjanjian perkawinan yang dibuat selama dalam ikatan perkawinan terhadap utang bersama pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Hal ini dilatar belakangi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan juga dapat dibuat selama dalam masa ikatan perkawinan. Pembuatan perjanjian perkawinan selama dalam masa ikatan perkawinan tentu berpengaruh terhadap harta bersama suami istri yang diperoleh dalam masa perkawinan sebelum dibuatnya perjanjian perkawinan. Termasuk apabila pasangan suami istri tersebut juga memiliki utang bersama. Hal ini kemudian menimbulkan permasalahan yang berkaitan dengan penyelesaian utang bersama tersebut dan akibat bagi pihak ketiga. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang digunakan untuk mengkaji permasalahan implikasi yuridis perjanjian perkawinan yang dibuat selama dalam ikatan perkawinan terhadap utang bersama pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dengan menggunakan tenknik analisis bahan hukum interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Hasil dari penelitian tesis ini adalah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, yang mengatur bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat selama dalam masa ikatan perkawinan, terkait tanggung jawab pelunasan utang bersama yang timbul sebelum adanya perjanjian perkawinan tersebut, pelunasannya dapat diperjanjikan sesuai kesepakatan kedua pihak yaitu suami dan istri. Hal ini karena tidak ada aturan yang melarang adanya klausula tersebut untuk dituangkan dalam perjanjian perkawinan. Namun jika dengan adanya perjanjian perkawinan yang di dalamnya mengatur mengenai pelunasan utang bersama tersebut justru berakibat merugikan pihak ketiga maka perjanjian perkawinan itu tidak diperbolehkan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kemudian dalam membuat perjanjian perkawinan Notaris juga berperan penting. Adapun peran Notaris meliputi pembuatan perjanjian perkawinan kedalam bentuk akta Notaris dan pembuatan isi dari perjanjian perkawinan, dimana dalam menjalankan peran tersebut dibutuhkan adanya prinsip kehati-hatian bagi Notaris. Hal ini selain untuk melindungi jabatan Notaris itu sendiri serta melindungi kepentingan para pihak yang terkait dalam perjanjian perkawinan. Prinsip kehati-hatian Notaris ini harus diterapkan baik dalam tata cara pembuatan maupun menentukan isi perjanjian perkawinan, dimana Notaris harus memperhatikan kaidah pembuatan perjanjian perkawinan sebagai akta otentik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diatur dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Sedangkan dalam menentukan isi perjanjian perkawinan, Notaris juga harus berhati-hati dalam mengkonstantir kehendak dari para pihak yakni dengan meminta surat pernyataan yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan yang akan dibuat tersebut tidak merugikan pihak ketiga atau dalam pembahasan ini kreditur, yang mana surat pernyataan tersebut diperkuat oleh penetapan dari Pengadilan Negeri setempat