Urgensi Kewajiban Notaris Melekatkan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 16 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris

Pada penelitian Tesis ini, Penulis mengangkat permasalahan tentang Urgensi Kewajiban Notaris Melekatkan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang tentang Jabatan Notaris. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh adanya penambahan aturan baru yaitu dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 mengenai kewajiban notaris melekatkan sidik jari penghadap pada minuta akta, namun dalam penjelasan pasal tersebut hanya dituliskan “cukup jelas” tidak menjelaskan makna dan manfaat pada ketentuan ini. Hal tersebut menjadikan peraturan bersifat multitafsir. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Apa urgensi kewajiban notaris melekatkan sidik jari penghadap pada minuta akta? (2) Apakah sidik jari mampu menambah kekuatan pembuktian minuta akta apabila salah satu pihak mengingkari tanda tangan? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan historis (historical approach). Bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh penulis melalui studi kepustakaan (library research) dianalisis dengan menggunakan teknik analisis bahan hukum. Dari analisis sesuai dengan metode diatas, maka penulis memperoleh hasil penelitian dan jawaban dari rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, bahwa penambahan ketentuan tersebut dilakukan sebagai bentuk upaya Pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam pembuatan akta. Sidik jari digunakan sebagai alat bukti tambahan untuk membantah penyangkalan yang dilakukan oleh para pihak, karena selama ini apabila terjadi suatu sengketa pada suatu akta para penghadap cenderung mengingkari kehadirannya dihadapan Notaris. Adanya ketentuan pelekatan sidik jari ini yakni bersifat preventif guna mencegah sengketa yang dapat timbul atau mempersempit kemungkinan sengketa yang dapat timbul dikemudian hari pada akta tersebut