Analisis Peranan Pemerintah Daerah Dalam Mempercepat Pertumbuhan Inklusif Di Jawa Timur (Studi Pendekatan Makro Ekonomi)

Pertumbuhan inklusif dimaknai sebagai pertumbuhan yang tidak hanya menciptakan peluang ekonomi baru, tetapi juga menjamin aksesibilitas yang sama terhadap peluang yang tercipta untuk semua segmen masyarakat, khususnya bagi masyarakat miskin. tingkat kemiskinan di Jawa Timur masih berada diatas tingkat kemiskinan nasional dan ketimpangan pendapatan (gini rasio) Jawa Timur cenderung mengalami kenaikan secara terus menerus. Hal ini menjukkan bahwa perlu peningkatan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang lebih inklusif. Inklusifitas di Jawa Timur relatif rendah jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain seperti Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta dan daerah-derah lain. Dengan demikian, diperlukan upaya untuk mempercepat pertumbuhan inklusif di Jawa Timur. Diantara upaya yang dapat dilakukan dengan mengoptimalisasi peran pemerintah melalui belanja modal dan belanja pegawai dalam pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui belanja pemerintah mana yang dapat mempercepat pertumbuhan inklusif. Penelitian ini menggunakan metode persamaan simultan 3 stage least square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Belanja modal berpengaruh signifikan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi yang berarti bahwa kenaikan belanja modal sebesar 1% rata-rata pertumbuhan ekonomi akan turun sebesar 0.088%. (2) Belanja pegawai berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka yang berarti bahwa kenaikan belanjai pegawai 1%, ceteris paribus akan menurunkan tingkat penggangguran terbuka sebesar 0.03%. Tingkat pengangguran terbuka berpengaruh siginfikan negatif terhadap tingkat kemiskinan yang berarti bahwa kenaikan tingkat pengangguran terbuka 1% akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar -3.58%