Tanggungjawab Notaris Terhadap Penitipan Sertipikat Sehubungan Dengan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Tidak Lunas Yang Dibuatnya

Penulis mengangkat permasalahan tentang tanggungjawab daripada notaris yang diberi kepercayaan dalam menyimpan sertipikat hak atas tanah yang masih dalam konteks perikatan jual beli tanah maupun bangunan. Berdasarkan uraian pembahasan ini penulis merumuskan masalah : 1. Apakah tindakan Notaris dalam penyimpanan sertipikat dibenarkan secara hukum? 2. Bagaimana tanggungjawab terhadap Notaris yang menyimpan Sertipikat sehubungan dengan akta PPJB (Perjanjian Perikatan Jual Beli) tidak lunas? dan dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan Metode Penelitian Yuridis Normatif. Teori yang digunakan dalam penulisan ini Teori Kepastian Hukum, Teori Pertanggungjawaban, dan Teori Perlindungan Hukum. Hasil dari penelitian dengan judul Tanggungjawab Notaris Terhadap Penitipan Sertipikat Sehubungan dengan Akta Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) Tidak Lunas Yang Dibuatnya dan menjelaskan sebuah kesimpulan Kewenangan dan kewajiban Notaris dalam penyimpanan sertifikat hak atas tanah pada perikatan jual beli bertahap tidak ada yang mengaturnya dalam Undang- Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris melakukan penyimpanan sertifikat hak atas tanah pada perikatan jual beli bertahap diluar kewenangan dan kewajiban Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Tindakan Notaris dalam menerima penyimpanan sertifikat hak atas tanah sebagai sikap netral Notaris terhadap para pihak untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum