Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Sumatera Utara

Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di provinsi Sumatera Utara dianalisis dalam penelitian ini. Populasi dan sampel pada penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara dan tahun penelitian 2010 – 2017 dengan pengecualian tahun 2016. Variabel dependen terdiri dari pertumbuhan ekonomi riil dan kesejahteraan masyarakat yang diproksi dengan indeks pembangunan manusia (IPM). Desentralisasi fiskal sebagai variabel independen utama didekati dengan rasio pengeluaran relatif pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap pengeluaran pusat. Selain itu juga digunakan variabel kontrol antara lain: jumlah penduduk, investasi, tingkat pendidikan, dan jumlah masyarakat miskin. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data panel dengan jumlah cross section 33 dan data time series 7, model dianalisis dengan Random Effect Model (REM). Dikarenakan variabel-variabel endogen dalam model berkaitan dan model over identified maka metode yang digunakan untuk menganalisis adalah two stage least square (2SLS). Kajian ini menemukan bahwa untuk tahun penelitian di provinsi Sumatera Utara, desentralisasi fiskal secara bersama-sama dengan variabel lain berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, hasil estimasi parsial menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, akan tetapi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Ditemukan juga bahwa pertumbuhan ekonomi memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa wewenang pemerintah kabupaten/kota dalam mengalokasikan belanja daerah masih belum menyentuh sektor-sektor produktif yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam rangka optimalisasi pengaruh desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan proporsi belanja ke arah belanja langsung, sehingga mampu menyediakan fasilitas publik yang akan mendorong produktivitas masyarakat