Relevansi Pemberhentian Notaris Akibat Dinyatakan Pailit Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Dengan Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Pada tesis ini, penulis mengangkat permasalahan terkait Relevansi pemberhentian Notaris Akibat Dinyatakan Pailit Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Dengan Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban pembayaran Utang. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : Bagaimana relevansi pemberhentian notaris sebagai Debitor akibat dinyatakan pailit? Bagaimana pertentangan pengaturan notaris yang dinyatakan pailit sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris dengan Pasal 24 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ? dan Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan Perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conseptual approach). Bahan hukum yang dipergunakan mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier, dengan analisa bahan hukum yang dipilih adalah deskriptif analisis. Hasil penelitian dengan metode diatas menunjukan bahwa Notaris bukan merupakan badan hukum atau orang perorangan sehingga notaris tidak termasuk didalam subyek hukum kepailitan, tidak relevan apabila notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya akibat dinyatakan pailit berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap, karena notaris sebagai suatu jabatan, sebagaimana diatur dalam UUJN, sedangkan dalam UU Kepailitan dan PKPU bukan menyatakan pailit kepada jabatan notaris melainkan menyatakan pailit kepada subyek hukum orang perorangan dan badan hukum. Dan pertentangan pengaturan notaris yang dinyatakan pailit sebagaimana diatur didalam Pasal 12 huruf a UUJN dengan Pasal 24 UU Kepailitan dan PKPU adalah mengenai sanksi yang dialami akibat dinyatakan pailit. Pasal 12 huruf a UUJN menyatakan bahwa notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya setelah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sedangkan sanksi akibat dinyatakan pailit berdasarkan Pasal 24 UU Kepailitan dan PKPU adalah hanya kehilangan untuk mengurus harta kekayaan saja