Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Perjanjian Nominee Dalam Rangka Pengampunan Pajak

Pada tesis ini penulis mengangkat permasalahan mengenai inkonsistensi peraturan perundang-undangan terkait pendaftaran peralihan hak atas tanah dalam rangka program pengampunan pajak. Dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menerangkan bahwa proses peralihan hak atas tanah melalui jual-beli, tukar menukar, inbreng, hibah, dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya yang dibuktikan dengan akta PPAT. Namun dengan adanya Perkaban Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah dalam Rangka Pengampunan Pajak, menyebutkan secara eksplisit bahwa peralihan hak atas tanah dapat dilakukan berdasarkan perjanjian nominee yang dibuktikan dengan Akta Pernyataan yang bersifat notariil. Hal demikian tentu menyebabkan konflik norma dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang ada ialah bagaimana dampak dari inkonsistensi peraturan perundang-undangan di bidang pendaftaran peralihan hak atas tanah dalam rangka pengampunan pajak dan bagaimana keabsahan perjanjian nominee dalam peraturan hukum di Indonesia terkait pengampunan pajak. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan penelitian yang penulis dapatkan bahwa dampak dari adanya inkonsistensi peraturan perudang-undangan tersebut ialah diperbolehkannya perjanjian nominee sebagai dasar untuk balik nama sertifikat hak atas tanah dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam bentuk akta notarial yakni akta pernyataan, serta penghapusan pajak penghasilan (Pph) dan adanya perubahan status harta bawaan dalam perkawinan. Keabsahan perjanjian nominee dalam peraturan hukum di Indonesia menjadi sah bilamana penafsirannya merujuk pada Pasal 1337 KUHPerdata yang menafsirkan secara a contrario, yakni apabila hal yang menjadi larangan tersebut dituangkan dalam peraturan perundang-undangan maka hal tersebut tidak lagi menjadi suatu larangan karena telah diatur oleh Undang-Undang, Maka dari itu, perjanjian nominee dalam bentuk Akta Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam peraturan tersebut dibolehkan dengan catatan: hanya dapat dilakukan dalam rangka Pengampunan Pajak