Politik Hukum Pengaturan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa

Pada penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai politik hukum pengaturan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa. Konstitusi telah menyatakan Indonesia sebagai negara Hukum. Konsekuensi logis dari negara hukum adalah adanya separation of power. Teori pemisahan kekuasaan ini dikenal dengan trias politika. Kemudian konstitusi juga mengatur bahwa negara mengakui keberadaan masyarakat hukum adat (termasuk desa) beserta hak-hak tradisionalnya, termasuk hak asal usul. Pengakuan ini disebut dengan Asas Rekognisi. UU Desa manyatakan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa diselesaikan oleh Bupati dan Walikota. Menjadi pertanyaan apakah penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa telah sesuai konstitusi khususnya hak asal usul dan teori trias politika ?. Sebagaimana diketahui bahwa Bupati dan Walikota merupakan cabang kekuasaan eksekutif. Lebih dari itu penyelesaian oleh Bupati dan Walikota mengenyampingkan Hak Asal Usul dimana hak tersebut mengakui otoritas desa dalam mengurus urusannya sendiri. Berdasarkan uraian pada paragraf di atas, penulis mengangkat rumusan masalah: Apakah politik hukum pengaturan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa konsisten dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ?.Apakah politik hukum pengaturan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sesuai dengan teori trias politika?, dan Bagaimana Quo Vadis penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, sejarah dan konsep. Dengan metode analisa deskriptif peneliti menyusun penelitian ini secara sistematis. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa politik hukum pengaturan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa tidak konsisten dengan konstitusi dan sesuai dengan teori trias politika. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Quo Vadis penyelesaian perselisihan hasi pemilihan Kepala Desa diselesaikan oleh lembaga yudikatif yakni oleh Mahkamah Konstitusi atau Peradilan Khusus