Asas I’tikad Baik Dalam Penyelesaian Pembayaran Atas Peralihan Hak Atas Tanah (Ppjb-Hat) Dengan Cara Dicicil (Studi Terhadap Akta Pengikatan Perjanjian Jual Beli Oleh Notaris di Kabupaten Lamongan)

Lahirnya akta PPJB-HAT yang dibuat oleh PPAT merupakan bukti mengenai telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Satuan Rumah Susun. Perbuatan hukum dimaksud yaitu: jual beli, dengan Adanya pencantuman syarat batal dalam PPJB-HAT. maka calon pembeli berhak membatalkanya dan menerima kembali uang muka. Syarat batal yang kedua berbunyi apabila pembangunan telah selesai sesuai waktunya tapi calon pembeli membatalkannya secara sepihak, maka calon pembeli akan kehilangan uang mukanya. Hal ini terdapat ketidakpastian hukum antara pihak. Untuk menelusuri dan meneliti dalam problematika tersebut maka difokuskan permasalahan. Apakah penyelesaian pembayaran atas peralihan hak atas tanah dengan cara dicicil sebagaimana kasus di atas sudah didasarkan asas i’tikad baik dan upaya dalam penyelesaian pembayaran atas peralihan hak atas tanah dengan cara dicicil sebagaimana kasus di atas didasarkan asas i’tikad baik. Penelitian ini yaitu yuridis empiris. Lokasi penelitian ini yaitu di Lamongan. Jenis Dan Sumber Data yaitu primer, sekunder dan tersier. Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu semua data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis secara deskriftip kualitatif. Hasil dari penelitian ini ditemukan pembayaran atas peralihan hak atas tanah dengan cara dicicil sebagaimana kasus di atas sudah didasarkan asas i’tikad baik. Bahwa berdasarkan temuan Perjanjian pengikatan jual beli (PPJB-HAT) berfungsi sebagai perjanjian awal atau perjanjian pendahuluan yang memberikan penegasan untuk melakukan perjanjian pokoknya, serta menyelesaikan suatu hubungan hukum apabila hal-hal yang telah disepakati dalam perjanjian pengikatan jual beli telah dilaksanakan seutuhnya dan wanprestasi terjadi apabila seseorang (pembeli) lalai melaksanakan kewajibannya, sebagaimana kesepakatan yang telah diatur dalam perjanjian pengikatan jual beli antara penjual dan pembeli. Dengan adanya Wanprestasi tersebut maka akibat hukum yang timbul adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dapat dibatalkan atau batal dengan sendirinya