Tinjauan Yuridis Mengenai Penggunaan Debt Collector Oleh Bank Dalam Penanganan Kartu Kredit

Dаlаm melаkukаn penanganan kartu kredit yang macet menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 yang merupakan perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) pasal 17 ayat (1), dalam memberikan fasilitas kredit berupa kartu kredit, bank wajib melaksanakan kebijaksanaan perkreditan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia mengenai kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan bagi bank umum. Namun didalam PBI 14/2/PBI/2012 pasal 17B, dimungkinkan juga untuk bank melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam hal penagihan kartu kredit. Penggunaan jasa pihak lain dalam penagihan kartu kredit dilakukan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, dalam hal ini didalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor Nomor 14/17/DASP/2012, penagihan kartu kredit oleh pihak lain hanya dapat dilaksanakan apabila kolektibilitasnya telah dikategorikan macet. Dari latar belakang yang dijabarkan diatas penulis ingin menganalisis mengenai landasan yuridis yang melatarbelakanngi diperbolehkannya penggunaan jasa penagih atau debt collecetor dalam PBI 14/2/PBI/2012 dalam menangani kartu kredit yang macet. Selain itu penulis juga ingin menganalisis mengenai batasan kewenangan debt collector dalam melakukan penagihan kartu kredit yang macet. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif untuk menelааh permаsаlаhаn normа аtаu kаidаh hukum yаng аdа di mаsyаrаkаt, bаik kekosongаn hukum, kekаburаn hukum, mаupun inkonsistensi dаri hukum itu sendiri, dalam penelitian ini terdapat inkonsistensi hukum. Pendekatan yang dipergunakan penulis dalam penelitian tesis ini yakni pendekatan perundang-undangan. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan oleh penulis ialah metode penafsiran gramatikal dan sistematis. Dari penelitian yang dilakukan, penulis mengambil kesimpulan bahwa terdapat ketidakpastian pengaturan mengenai bagaimana mekanisme penanganan kartu kredit yang macet apakah menggunakan metode restrukturisasi atau menggunakan jasa penagih atau debt collector. Selain itu juga terdapat ketidaksesuaian antara pokok etika debt collector yang telah diatur dengan pelaksanaannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dalam penanganan kartu kredit yang macet dan juga memberikan perlindungan bagi debt collector