Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Surat Keterangan Ahli Waris (Skw) Golongan Pribumi Menurut Hukum Waris Adat

Hukum waris di Indonesia dalam prakteknya ada tiga (tiga) Hukum yaitu : Hukum waris Adat, Hukum waris Islam dan Hukum Waris kitab undang-undang hukum perdata (BW). Hukum adat berlaku sesuai dengan adat masing-masing masyarakat, Hukum Waris Islam berlaku bagi yang menganut Hukum Islam, sedangkan Hukum Waris berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata berlaku bagi golongan timur asing di Indonesia yaitu diantaranya keturunan tionghoa. Maka dapat kita lihat bahwa bagi masyarakat yang beragama Islampun masih bisa memilih menggunakan hukum adatnya ataukah menggunakan hukum waris Islam. Hal tersebut membuat adanya bermacam-macam hukum waris yang diterapkan dalam masyarakat. Muncul kemudian di dalam praktek sebuah isu hukum yang sudah lama dan belum menemukan pemecahan yaitu dalam Hukum Waris Adat apakah dikenal penggantian tempat dalam Hukum Kewarisannya, dimana Hukum Waris Adat berasal dari pemikiran serta budaya masing-masing suku bangsa yang berada di seluruh Indonesia, HukumWaris Adat bukan merupakan hukum yang tertulis tetapi karena sudah ada dari nenek moyang dan turun temurun sehingga menjadi suatu hukum adat yang harus di patuhi oleh masyarakat adatnya, yang sejak tahun 1991 Indonesia telah memiliki sebuah Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 185 mengatur bahwa Penggantian tempat dikenal dalam Islam dan dapat diterapkan di Indonesia, namun Kompilasi bukanlah sebuah Undang-undang yang tidak memiliki kekuatan Hukum sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan pasal ini dalam prakteknya. Hal ini dapat berakibat pada konflik antar keluarga yang pasti akan terjadi bahwa warisan tersebut tidak segera terbuka dan terbagi bagi para ahli waris, dan di Indonesai juga memiliki Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) dimana di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dikenal dan mengatur perihal penggantian tempat dalam mewaris. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan mengkaji Apa pentingnya pengaturan serta kedudukan mengenai penggantian tempat dalam Hukum Waris Adat dan mengapa hingga kini dengan banyaknya pendapat para ahli masih menimbulkan ketidakpastian bagi ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pada si pewaris menurut Hukum Waris Adat teutama Hukum Waris Adat di Jawa Timur khususnya di Kota Malang. Hasil penelitian yang diperoleh adalah Pentingnya pengaturan Penggantian tempat di Indonesia penting untuk dilakukan karena hubungan darah atau keturunan tidak dapat diputuskan dengan apapun, dan adat istiadat serta budaya dalam masyarakat Indonesia yang beragam sebagai sumber Hukum Adat yang utama, meski tidak tertulis wajib di patuhi dalam masyarakat adatnya serta menghendaki sistim kewarisan yang bilateral bahwa ada bagian dari saudara ix kandung beserta keturunannya, dan untuk hal yang berkaitan dengan muamalah (urusan antar manusia) dapat dilakukan ijtihad yang akan membawa pada kemaslahatan (kebaikan). Banyaknya pendapat para ahli tetap tidak dapat memberikan kepastian Hukum dalam hal penggantian tempat dalam Hukum Waris Adat, karena dalam Hukum Waris Adat proses mewaris yang lebih diutamakan adalah garis keturunan yang sedarah, yaitu orang tua kepada anakanaknya beserta keturunannya. Rekomendasi penulis, hendaknya ada peraturan atau Undang-undang baru guna memberikan kepastian hukum dalam mewaris baik bagi masyarakat adat (golongan pribumi) ataupun masyarakat keturunan (baik asia timur, tionghoa maupun eropa barat) dalam membuat Surat Keterangan Waris selama ahli waris tersebut adalah Warga Negara Indonesia yang sah