Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Beritikad Baik Dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang

Penelitian ini membahas tentang Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Beritikad Baik Dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang. Permasalahan yang dilalui oleh peneliti adalah menelaah mengenai gambaran atau upaya Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Notaris yang menjadi korban atau pelapor dari kasus Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh pengguna jasa terhadap Notaris, dengan tujuan untuk mengrekonstruksi upaya-upaya perlindungan hukum terhadap Notaris yang menjadi korban dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatife yang menggunakan metode pendekatan antara lain pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), Dari hasil analisis yang dilakukan maka dapat diketahui bahwa Perlindungan hukum kepada Notaris dalam hal tindak pidana pencucian uang menurut Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) pada dasarnya lebih bersifat intern/administrative yaitu pada pasal 66 – 66A Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004. Namun, selain itu Notaris juga mempunyai instrument lain sebagai bentuk perlindungan hukum dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), yaitu Hak Ingkar (Verschoningsrecht). Konsep rekonstruksi perlindungan hukum terhadap Notaris dengan menambahkan ketentuan profesi secara jelas dalam kategori pihak pelapor sebagaimana yang telah ditentukan secara limitative oleh pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Nomor 8 Tahun 2010. Sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Undang-Undang Jabatan Notari