Konsekuensi Yuridis Kewenangan Notaris Dalam Pengesahan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

Pada penulisan tesis ini penulis membahas mengenai konsekuensi yuridis kewenangan Notaris dalam pengesahan perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Hal ini dilatar belakangi karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memberikan alternatif pengesahan perjanjian perkawinan oleh Notaris yang mana sebelumnya pengesahan perjanjian perkawinan tersebut adalah kewenangan dari pegawai pencatatan perkawinan. Pengesahan perjanjian perkawinan dinilai penting untuk dilakukan karena di dalam masa perkawinan pastilah pihak suami istri melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga. Menambahkan kewenangan Notaris dalam hal pengesahan perjanjian perkawinan tak ayal menimbulkan ketidakpastian hukum di dalam masyarakat terutama dikalangan para Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya. Hal tersebut dikarenakan pengesahan perjanjian perkawinan tidak hanya mengenai sah atau tidaknya perjanjian perkawinan saja, melainkan juga terkait pencatatan ke dalam akta perkawinan dengan tujuan agar pihak ketiga mengetahui adanya suatu perjanjian perkawinan sehingga perjanjian perkawinan berlaku juga bagi pihak ketiga. Notaris tidak memiliki kewenangan atas pencatatan perjanjian perkawinan ke dalam akta perkawinan, karena kewenangan atas pembuatan akta perkawinan merupakan kewenangan dari pegawai pencatatan perkawinan dimana perkawinan tersebut dicatatkan. Akibat ketidakpastian hukum itu, hingga saat ini belum ada Notaris yang melakukan pengesahan perjanjian perkawinan sebagaimana yang dimaksud di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang digunakan untuk mengkaji permasalahan konsekuensi yuridis dari kewenangan Notaris dalam pengesahan perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dengan menggunakan tenknik analisis bahan hukum interpretasi gramatikal, intepretasi teleologis dan interpretasi sistematis. v Hasil dari penelitian ini adalah konsekuensi yuridis kewenangan Notaris dalam pengesahan perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 meliputi 2 (dua) hal yaitu mengenai peran dan tanggung jawab Notaris. Peran Notaris dalam pengesahan perjanjian perkawinan sebagai konesekuensi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 adalah pertama, Notaris berperan sebagai pihak yang mengesahkan perjanjian perkawinan sebagai perjanjian tertulis yang dalam artian membuat perjanjian perkawinan ke dalam akta Notaris apabila pembuatan perjanjian perkawinan ke dalam akta Notaris itu dikehendaki oleh para pihak, kedua, Notaris berperan sebagai pihak yang mengesahkan perjanjian perkawinan yang sudah ada atau telah dibuat oleh para pihak (suami istri) dengan tujuan agar perjanjian perkawinan tersebut mengikat juga bagi pihak ketiga. Sedangkan tanggung jawab Notaris dalam pengesahan perjanjian perkawinan sebagai konsekuensi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 ada 2 (dua). Pertama, yaitu Notaris bertanggung jawab atas pengesahan perjanjian sebagai perjanjian terlulis dalam artian membuat perjanjian perkawinan ke dalam akta otentik apabila dikehendaki oleh para pihak yang meliputi: menjamin bahwa perjanjian perkawinan memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagai akta otentik dan telah dibuat sesuai dengan syarat formal serta tata cara pembuatan akta otentik, menjamin bahwa perjanjian perkawinan telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sehingga perjanjian tersebut sah dan berlaku mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Mengenai isi dari perjanjian perkawinan tanggung jawab Notaris hanya sebatas memberikan penyuluhan hukum apabila didapati bahwa isi dari perjanjian perkawinan terindikasi melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan, karena isi dari perjanjian perkawinan merupakan kehendak dari para pihak. Kedua Notaris bertanggung jawab atas pengesahan perjanjian perkawinan dengan tujuan mengikat pihak ketiga yaitu menjamin bahwa perjanjian perkawinan tersebut telah memenuhi suatu asas publikasi dimana pihak ketiga mengetahui adanya perjanjian perkawinan tersebut. Dengan terpenuhinya asas publikasi itu, maka perjanjian perkawinan berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut di dalamnya