Tanggung Jawab Administrasi Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Akta Jual Beli Yang Dibuat Berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Cacat Yuridis (Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 126/6/2013PTUN Surabaya)

Tesis ini penulis meneliti mengenai tanggung jawab PPAT terhadap akta yang dibuat berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang mengandung cacat yuridis, dengan mengambil rumusan masalah (1)Bagaimana akibat hukum terhadap Akta Jual Beli PPAT yang dibuat berdasarka PPJB yang cacat yuridis? (2)Bagaimana tanggung jawab administrasi PPAT terhadap Akta Jual Beli yang dibuat didasarkan atas akta PPJB yang cacat yuridis? Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara nomor 126/6/2013PTUN Surabaya. Dalam kasus ini bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) membuat Akta Jual Beli yang berdasarkan Akta Pengikatan Perjanjian Jual Beli (PPJB) yang mengandung cacat yuridis karena dalam pembuatnnya akta PPJB tersebut dilakukan oleh Notaris yang telah pensiun dan atas permintaan orang yang tidak berwenang.penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teori tanggung jawab, teori kewenangan, teori kepastian hukum, teori akta dan teori keadilan Hasil penelitian ini bahwa PPAT dalam membuat Akta Jual Beli yang berdasarkan Akta Perikatan Perjanjian Jual Beli yang mengandung cacat yuridis maka Akta Jual Beli tersebut juga menjadi batal demi hukum. karena tidak terpenuhinya syarat obyektif pasal 1320 KUH Perdata. Dan bagi PPAT bisa dipanggil sebagai saksi dalam persidangan dan kehadiran PPAT tersebut bentuk tanggung jawabnya, akan tetapi secara tanggung jawab administrasi ataupun perdata dan pidana tidaklah patut untuk dibebankan kepada PPAT tersebut karena sudah melaksanakan kewajibannya sesuai prosedur