Kepastian Hukum Terkait Syarat Kumulatif Atau Syarat Alternatif Pengangkatan Anak Dalam Pasal 12 Ayat (1) Huruf A Terhadap Pasal 13 Huruf I Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Permasalahan hukum yang terdapat di dalam penelitian ini adalah pertentangan antara aturan-aturan hukum yang terdapat dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan Pasal 13 huruf i PP Pengangkatan Anak. Penelitian ini adalah pelitian hukum, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus, serta dianalisis menggunakan penafsiran gramatikal, dan penafsiran sistematis, untuk menganalisis syarat-syarat pengangkatan anak dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a terhadap Pasal 13 huruf i Perаturаn Pemerintаh Nomor 54 Tаhun 2007 Tentаng Pelаksаnааn Pengаngkаtаn Аnаk bersifat kumulatif atau bersifat alternatif, dan makna hukum dari persetujuan anak dalam Pasal 13 huruf i PP Pengangkatan Anak memiliki makna yang sama dengan persetujuan menurut KUH Perdata baik secara yuridis maupun sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a PP Pengangkatan Anak bersifat kumulatif terbatas dengan Pasal 13 huruf i PP Pengangkatan Anak, persetujuan dalam PP Pengangkatan Anak tidaklah sama dengan “persetujuan” dalam KUH Perdata, hal tersebut dikarenakan “persetujuan” dalam PP Pengangkatan Anak hanya memiliki persamaan dengan “persetujuan” dalam KUH Perdata dari segi yuridis, namun dari segi sosiologis “persetujuan” dalam PP Pengangkatan Anak tidak memiliki persamaan dengan “persetujuan” dalam KUH Perdata