Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang pengaturan sikap diam pejabat/badan tata usaha negara terhadap permohonan keputusan tata usaha negara (KTUN fiktif). Pengaturan terhadap KTUN fiktif saat ini diatur dalam Pasal 3 Undang-undang No. Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 53 Undang-undang No. 14 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pengaturan KTUN fiktif antara kedua undang-undang tersebut masing-masing saling bertentangan sehingga menimbulkan kerancuan dalam penerapannya. Penelitian ini mencoba untuk mengkaji perbedaan dan pertentangan pengaturan KTUN Fiktif berdasarkan peraturan perundang-undang yang ada di Indonesia. Dengan adanya perbedaan tersebut penulis mencoba untuk mengkaji kenapa alasan terjadinya perbedaan pengaturan dari ratio legis masing-masing undang-undang yang mengatur. Perbedaan pengaturan tersebut juga tentunya menimbulkan suatu akibat hukum, penulis mencoba mengkaji akibat hokum yang timbul dari adanya perbedaan pengaturan ini baik bagi pemohon KTUN, Pengadilan Tata Usaha Negara dan pihak Ketiga/masyarakat yang dirugikan dari permohonan KTUN yang dianggap dikabulkan. Terakhir penulis mencoba untuk merumuskan suatu solusi dari adanya perbedaan dan akibat hokum yang timbul tersebut. Penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan tesis ini menggunakan metode penulisan Yuridis Normatif. Penelitian ini juga menggunakan telaah dari literature hukum dengan mengkaji secara mendalam teori-teori hukum sebagai bahan acuan analisis