Tanggungjawab Hukum Pelaksanaan Revitalisasi Hutan Kota Malabar Yang Bertentangan Dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030

Penelitian ini membahas mengenai kekosongan hukum mengenai pertanggungjawaban harus dilakukan para pihak terkait revitalisasi hutan kota Malabar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatis, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan studi kasus, serta menggunakan teknik analisis bahan hukum penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis, dan intrepretasi a contrario untuk menganalisis permasalahan terkait bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak terkait aturan pelaksanaan revitalisasi hutan kota Malabar yang bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030. Hasil dari dilakukannya penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum Pemerintah Daerah Kota Malang terkait aturan pelaksanaan revitalisasi hutan kota Malabar yang bertentangan dengan Rencаnа Tаtа Ruаng Wilаyаh Kotа Mаlаng Tаhun 2010-2030 adalah tanggungjawab pidana, perdata, dan administratif. Bentuk tanggungjawab secara pidahan dapat berupa “pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 500 (lima ratus) juta”, sanksi perdata berupa ganti kerugian, dan sanksi administratif berupa teguran hingga pemberhentian secara tidak hormat terhadap jabatannya sebagai Kepala Daerah Kota Malang, dan denda. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pertanggungjawaban hukum Pemerintah Daerah Kota Malang dapat berupa tanggungjawab pidana, perdata, dan administratif. Bentuk tanggungjawab secara pidahan dapat berupa “pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 500 (lima ratus) juta”, sanksi perdata berupa ganti kerugian, dan sanksi administratif berupa teguran hingga pemberhentian secara tidak hormat terhadap jabatannya sebagai Kepala Daerah Kota Malang, dan denda