Pada tesis ini, penulis mengangkat permasalahan implementasi pengarusutamaan gender (PUG) dalam perencanaan pembangunan di Provinsi Gorontalo. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh tidak terintegrasinya isu gender dalam perencanaan pembangunan di Provinsi Gorontalo. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1). Apa faktor penyebab tidak terintegrasinya Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan di Provinsi Gorontalo?, (2) Bagaimana seharusnya kebijakan pengarusutamaan gender (PUG) untuk mencapai pemenuhan hak perempuan dalam pembangunan di Provinsi Gorontalo? . Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis dengan mengambil lokasi penelitian di Pro...
Prinsip Hukum Tanah Nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) UUPA bahwa lakilaki dan perem...
Prinsip Hukum Tanah Nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) UUPA bahwa lakilaki dan perem...
Penelitian terkait Implementasi Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kota Mal...
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pengarusutamaan gender ...
Masyarakat Indonesia sampai saat ini masih menjalankan budaya patriarki. Salah satu dampak yang pali...
Bencana dapat memberikan pengaruh dan dampak gender yang berbeda bagi perempuan dan laki-laki. Selai...
Pengarusutamaan Gender diadopsi sebagai strategi utama dalam mempromosikan kesetaraan gender pada k...
86 HalamanPenelitian ini dilatar belakangi oleh Pengarusutamaan Gender di Dinas Pemberdayaan Perempu...
Pada penelitian skripsi ini, peneliti mengangkat penelitian empiris terhadap implementasi pasal 4 ay...
Resimen Mahasiswa Pasopatimerupakan organisasi tingkat UKM di UNY sebagai wadah bagi mahasiswa untuk...
Indonesia sudah mempunyai berbagai aturan ttg kesetaraan gender yang mendukung kelancaran  ...
ABSTRAK Artikel ini mengkaji implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan...
Dokomen ini berisi tentang dua rumusan masalah yaitu bagaimana implementasi Undang-undang Pemilu (pa...
Hafhid Riffa’i, Lutfi Effendi, Agus Yulianto Fakultas Hukum Universitas Brawijaya MT. Haryono No.169...
Penelitian ini membahas mengenai gender dan pemberdayaan perempuan melalui program Jalin Matra di D...
Prinsip Hukum Tanah Nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) UUPA bahwa lakilaki dan perem...
Prinsip Hukum Tanah Nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) UUPA bahwa lakilaki dan perem...
Penelitian terkait Implementasi Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kota Mal...
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pengarusutamaan gender ...
Masyarakat Indonesia sampai saat ini masih menjalankan budaya patriarki. Salah satu dampak yang pali...
Bencana dapat memberikan pengaruh dan dampak gender yang berbeda bagi perempuan dan laki-laki. Selai...
Pengarusutamaan Gender diadopsi sebagai strategi utama dalam mempromosikan kesetaraan gender pada k...
86 HalamanPenelitian ini dilatar belakangi oleh Pengarusutamaan Gender di Dinas Pemberdayaan Perempu...
Pada penelitian skripsi ini, peneliti mengangkat penelitian empiris terhadap implementasi pasal 4 ay...
Resimen Mahasiswa Pasopatimerupakan organisasi tingkat UKM di UNY sebagai wadah bagi mahasiswa untuk...
Indonesia sudah mempunyai berbagai aturan ttg kesetaraan gender yang mendukung kelancaran  ...
ABSTRAK Artikel ini mengkaji implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan...
Dokomen ini berisi tentang dua rumusan masalah yaitu bagaimana implementasi Undang-undang Pemilu (pa...
Hafhid Riffa’i, Lutfi Effendi, Agus Yulianto Fakultas Hukum Universitas Brawijaya MT. Haryono No.169...
Penelitian ini membahas mengenai gender dan pemberdayaan perempuan melalui program Jalin Matra di D...
Prinsip Hukum Tanah Nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) UUPA bahwa lakilaki dan perem...
Prinsip Hukum Tanah Nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) UUPA bahwa lakilaki dan perem...
Penelitian terkait Implementasi Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kota Mal...