Pelaksanaan Kewajiban Penyampaian Laporan Bulanan Akta Yang Telah Dibuat Dihadapan PPAT Kepada Kantor Pertanahan (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kantor Pertanahan Kabupaten Malang)

Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat Akta Otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun. Perbuatan hukum tersebut antara lain jual beli, tukar menukar, hibah, pembagian hak bersama, pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng), pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik, pemberian Hak Tanggungan dan pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan. Selain mempunyai kewenangan membuat akta otentik tersebut, juga dibebankan kewajiban-kewajiban yang harus ditaati terkait dengan kewenangan yang dimilikinya. Yang salah satu diantaranya adalah “menyampaikan laporan bulanan mengenai akta yang dibuaynya, yang diambil dari buku daftar akta PPAT kepada Kepala Kantor Pertanahan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya”. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Juncto Peraturan Kepala Badan Pertanhan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Pasal 62 ayat (1). Dan bagi PPAT yang tidak melaksanakan ketentuan tersebut, dapat dikenakan sanksi pemberhentian jabatan PPAT oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional berdasarkan usulan Kepala Kantor melalui Kepala Kantor Wilayah sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 29 Ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Dan bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisa dan menemukan hukum PPAT yang tidak melaksanakan kewajiban berupa tidak menyampaikan laporan bulanan mengenai akta yang dibuatnya, yang diambil dari buku daftar akta PPAT kepada Kepala Kantor Pertanahan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya. Berdasarkan data rekapitulasi Kantor Pertanahan Kabupaten Malang tahun 2016-2017 masih banyak PPAT dan PPATS wilayah kerja Kabupaten Malang yang tidak melakasanakan kewajibannya untuk menyampaikan laporan bulanan mengenai akta yang telah dibuatnya kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Malang. Atas tindakan tersebut Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang yang diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap kewajiban operasional PPAT hanya pernah sekali mengadakan pemeriksaan dan terhadap pelanggaran tersebut PPAT dan PPATS wilayah kerja Kabupaten Malang tidak dikenakan sanksi yang sesuai dengan ketentuan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Malang. Berdasarkan hal tersebut diatas, tesis ini mengangkat rumusan masalah : Faktor yang menyebabkan PPAT dan PPATS Kabupaten Malang tidak melaksanakn kewajibannya untuk menyampaikan laporan bulanan akta yang telah dibuatnya kepada Kantor Pertanahan, Apa hambatan dan kendala Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT yang dilakukan dengan cara pemeriksaan mengenai pelaksanaan kewajiban operasional PPAT. Kemudian penulisan tesis ini menggunakan metode yuridis empiris dengan metode yuridis sosiologis. Bahan hukum primer, sekunder yang diperoleh penulis akan di analisis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif untuk hasil wawancara yang merupakan proses suatu kejadian yang kemduian dijelaskan dan di jabarkan secara deskriptif. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa faktor yang menyebabkan PPAT dan PPATS Kabupaten Malang tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyampaikan laporan bulanan akta yang telah dibuatnya kepada Kantor Pertanahan. Pelaksanaan penertiban kepada PPAT dan PPATS wilayah kerja Kabupaten Malang yang kurang memberikan efek jera, budaya hukum PPAT dan PPATS wilayah kerja Kabupaten Malang yang kurang sadar terhadap pentingnya menyampaikan laporan bulanan mengenai akta yang telah dibuatnya selama satu bulan kepada Kantor Pertanahan. Hambatan dan kendala Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT yang dilakukan dengan cara pemeriksaan mengenai pelaksanaan kewajiban operasional PPAT adalah tidak ada pengaturan sanksi terhadap tidak dilakukannya pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT dan PPATS, kurangnya Sumber Daya Manusia di Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, Program Pensertifikatan Nasional 62 ribu sertipikat yang di target oleh pemerintah kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, jabatan PPATS yang dijabat oleh camat yang berganti ganti tanpa adanya ketentuan periodenya