Perlindungan Hukum Bagi Penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan Dalam Pencatatan Perkawinan Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia

Dalam penulisan tesis ini membahas tentang Perlindungan Hukum Bagi Penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan Dalam Pencatatan Perkawinan Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. Tujuan penulisan tesis ini ialah mengkaji serta menganalisis peraturan pemerintah tentang persyaratan dan tata cara perkawinan penghayat kepercayaan dalam memenuhi prinsip perlindungan hukum bagi penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan ditinjau dari perspektif hak asasi manusia serta menganalisis kepastian hukum dalam hal pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik dua rumusan permasalahan. Adapun rumusan permasalahan tersebut adalah (1) apakah peraturan pemerintah tentang persyaratan dan tata cara perkawinan penghayat kepercayaan telah memenuhi prinsip perlindungan hukum bagi penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan ditinjau dari perspektif hak asasi manusia ? dan (2) bagaimana kepastian hukum dalam hal pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan ? Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah yuridis normatif. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undangundang (statue approach), pendekatan sejarah (historical approach) serta pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa peraturan pemerintah yang mengatur mengenai persyaratan dan tata cara perkawinan penghayat kepercayaan tidak mencerminkan prinsip perlindungan hukum bagi penghayat Sunda Wiwitan karena perlindungan dalam aturan tersebut hanya terbatas pada kepercayaan yang telah terdaftar dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Apabila dikaji dalam perspektif hak asasi manusia maka aturan tersebut tidak mencerminkan prinsip non diskriminasi serta universalitas hak asasi manusia. Untuk mewujudkan kepastian hukum dalam pencatatan perkawinan bagi kelompok penghayat, pemerintah mengaturnya melalui Pasal 81, Pasal 82 dan Pasal 83 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Terlebih pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, sehingga eksistensi aliran kepercayaan semakin mendapatkan legitimasi. Meskipun demikian, penghayat Sunda Wiwitan tetap terhalang oleh syarat administrasi dalam melakukan pencatatan perkawinan