Perencanaan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Studi Pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora)

Latar belakang penelitian ini adalah keputusan pemerintah pusat yang melimpahkan kewenangan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari pusat kepada kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tujuan dari pelimpahan pengelolaan PBB-P2 tidak lain agar pemerintah kabupaten/kota dapat semakin mandiri dalam hal keuangan daerah, salah satunya dengan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor PBB-P2. Tentu saja adanya kewajiban untuk mengelola PBB-P2 harus diikuti dengan kesiapan beberapa faktor pendukung, diantaranya: sumber daya manusia khususnya penilai PBB-P2, peralatan komputer dan server, sistem operasional dan basis data, ruang pelayanan dan kearsipan yang memadai, serta anggaran yang harus tersedia untuk melaksanakan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Berdasarkan kondisi empiris di beberapa daerah, pengelolaan PBB-P2 masih mengalami hambatan yang cukup besar. Salah satunya terbatasnya jumlah tenaga penilai PBB-P2 sebagai analis Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Hal ini juga terjadi di Kabupaten Blora dimana hanya terdapat satu orang penilai untuk mengelola objek pajak tahun 2017 sebanyak 551268 unit. Dampak dari situasi ini adalah terlambatnya proses updating data sehingga rasio NJOP akan semakin jauh dengan harga properti yang sebenarnya dan banyak potensi pajak yang tidak dapat dipungut atau hilang. Faktor pendukung lain juga tidak kalah penting untuk meningkatkan penerimaan PBBP2, diantaranya membangun model pelayanan prima berbasis online agar dapat menjangkau seluruh wajib pajak serta sebagai media sosialisasi elektronik, terjalinnya kerja sama dengan unit organisasi atau instansi lain, dan upaya penegakan hukum bagi pelaku korupsi setoran pajak. Memperhatikan segala permasalahan terkait pengelolaan PBB-P2 tersebut, maka diperlukan upaya rekonstruksi perencanaan bagi pemerintah daerah agar lebih bersifat visioner dan komprehensif sehingga pemungutan PBB-P2 dapat berjalan optimal. Tujuan penulisan tesis ini untuk menguraikan tantangan pengelolaan PBB-P2 dan faktor-faktor yang mempengaruhi situasi ketidakpastian di masa mendatang. Adapun uraian tersebut digunakan untuk menyusun perencanaan pengelolaan PBB-P2 dengan metode scenario planning versi Lindgren dan Bandhold (2003). Harapan peneliti, kesimpulan dan saran dalam tesis ini dapat menjadi sebuah pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Blora agar model pengelolaan PBB-P2 dapat lebih ditingkatkan kualitasnya dari aspek basis data, sistem aplikasi, sumber daya manusia, implementasi kegiatan, infrastruktur, maupun tata cara pelayanan kepada wajib pajak. xi Tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif sehingga analisis dan kesimpulan yang dihasilkan merupakan gambaran sebuah perencanaan yang bersifat skenario. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Blora sejak mengelola PBB-P2 pada tanggal 1 Januari 2014 telah melakukan upaya updating data walaupun belum secara maksimal. Sebanyak 115 menara telekomunikasi belum dinilai dan 14 cluster perumahan belum mengalami pemetaan. Data tersebut belum termasuk kawasan industri baru seperti pabrik, pergudangan, maupun tempat pengolahan hasil pertanian. Hal ini disebabkan kurangnya tenaga penilai sebagai faktor utama yang menentukan besarnya NJOP. Atas dasar hasil penelitian tersebut, dengan cross-impact analysis dan causal-loop analysis, diperoleh aspek utama yang mempengaruhi pengelolaan PBB-P2 di Kabupaten Blora yaitu aspek politik dan ekonomi. Aspek politik berupa komitmen pemerintah dan aspek ekonomi berupa tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selanjutnya dibentuk 4 (empat) skenario berdasarkan driving force terkuat, komitmen pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Penyusunan skenario tersebut kemudian diuraikan lebih detail dalam bentuk visi dan misi baru, serta penerapan strategi yang tepat sesuai skenario yang mungkin terjadi dalam mencapai tujuan perencanaan. Analisis skenario pengelolaan PBB-P2 di Kabupaten Blora menghasilkan misi dan strategi skenario B yang harus segera ditindaklanjuti. Skenario B adalah komitmen pemerintah tinggi dan pertumbuhan ekonomi masyarakat meningkat