Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Lelang Objek Hak Tanggungan

Penulis mengangkat permasalahan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Lelang Objek Hak Tanggungan, dilatar belakangi dengan adanya permasalahan dalam proses pengosongan tanah dan bangunan Objek Hak Tanggungan yaitu adanya perlawanan dari pihak debitur atau pemberi Hak Tanggungan, Pelaksanaan pemberian kredit pada umumnya dilakukan dengan mengadakan suatu perjanjian, perjanjian tersebut terdiri dari perjanjian pokok yaitu perjanjian utang piutang dan di ikuti dengan perjanjian tambahan berupa perjanjian pemberian jaminan oleh pihak debitur, Hak Tanggungan merupakan bentuk jaminan kebendaan bagi objek benda tetap berupa tanah dan segala sesuatu yang berkaitan dengan tanah. Hak Tanggungan memberikan perlindungan hukum bagi kreditur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 UUHT No.4. Thn 1996, “Bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama berhak menjual objek hak tanggungan milik debitur melalui pelelangan, Eksekusi lelang Hak tanggungan oleh kreditur apabila debitur wanprestasi dilakukan melalui pelelangan umum di kantor KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang), Salah satu ciri Hak Tanggungan yang kuat adalah mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya, jika debitur cidera janji. Sehubungan dengan itu pada sertipikat Hak Tanggungan, yang berfungsi sebagai surat bukti adanya Hak Tanggungan, dibubuhkan irah-irah dengan kata-kata ”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, untuk memberikan kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Terhadap permasalahan sulitnya melakukan pengosongan objek hak tanggungan yang telah di eksekusi, maka dengan itu penulis merumuskan masalah : (1) Bagaimana perlindungan hukum bagi pembeli objek Hak Tanggungan melalui lelang dalam hal pengosongan tanah dan bangunan? (2) Bagaimana seharusnya pengaturan kewajiban pengosongan tanah dan bangunan yang diperjual belikan melalui lelang? Penulisan karya tulis ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, dengan metode pendekatan Undang-Undang, dan konseptual. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum, dan perlindungan hukum. Hasil penelitian yang dilakukan penulis adalah perlindungan hukum preventif bagi kreditur dengan adanya Akta Hak Tanggungan sebagai jaminan kebendaan dalam pemberian kredit, dan bagi pembeli lelang dengan adanya akta risalah lelang yang dibuat oleh pejabat lelang sebagai bukti pengalihan hak antara penjual kepada pembeli, dan perlindungan hukum represif bagi kreditur tercermin dari pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996, bahwa “Pemegang Hak Tanggungan pertama berhak menjual objek hak tanggungan kepada orang lain apabila debitur iii wanprestasi melalui pelelangan umum” dan bagi pembeli lelang tercermin dari pasal 14 ayat (3), “Hak Tanggungan memuat irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa mempunyai kekuatan eksekutorial yang yang sama dengan putusan pengadilan” dengan demikian kreditur atas kekuasaannya sendiri melakukan penjualan dan proses pegesongan objek hak tanggungan