Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Ringan Terhadap Harta Kekayaan Oleh Pelaku Anak Dalam Perspektif Restorative Justice

Undang-Unclang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan ketentuan untuk menggunakan pendekatan Restorative .1'1/mike melalui Diversi dalam penyelesaian kasus Anak demi tercapainya keadilan bagi semua pihak namun keterlibatan korban tidak lagi menjadi hal yang utama karena dalam Pasal ayat (2) menyebutkan bahwa hasil kesepakatan Diversi tidak harus mendapatkan persetujuan korban untuk tindak pidana ringan khususnya korban tindak pidana ringan terhadap harta kekayaan berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHR Hal ini merupakan bentuk ketidakadilan bagi korban sehingga muncul permasalahan hukum yang akan dikaji lebih dalam oleh Penulis yaitu .Ba(zaimanakah perlindungan hukum korban tindak pidana ringan terhadap harta kekayaan oleh pelaku Anak dalam perspektif restorative justice? 2.Bagaimanakah seharusnya pengaturan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana ringan terhadap harta kekayaan oleh pelaku Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (ius Contituendum)? Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Hukum Normatif serta menggunakan pendekatan Statute Approach dan Conceptual Approach. Teori yang digunakan oleh penulis sebagai pisau analisis dalam menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini yaitu teori Restorative Justice, teori Perlindungan Hukum dan teori Kebijakan Hukum Pidana. Perlindungan hukum korban tindak pidana ringan terhadap harta kekayaan oleh pelaku Anak berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor II Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bertentangan dengan teori restorative justice dan teori perlindungan hukum karena terlalu fokus pada kepentingan Anak dan mengesampingkan kepentingan korban sehingga tidak sesuai dengan nilai- nilai yang terkandung dalam restorative justice sebagai landasan dalam pelaksanaan Diversi. Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak seharusnya menjamin keadilan bagi kedua belah pihak demi tercapainya tujuan restorative justice, Diversi telah menghindarkan Anak dan i proses peradilan namun keterlibatan korban tindak pidana ringan terhadap harta kekayaan dalam proses Diversi juga merupakan harapan terbesar bagi korban untuk mendapatkan keadilannya. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan Reformulasi terhad,ap Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan menghilangkan point (b) yaitu "Tindak pidana ringan" sehingga keterlibatan korban tindak pidana ringan terhadap harta kekayaan dalam kesepakatan Diversi tetap menjadi hal yang utama karena hukum hams melindungi semua pihak tanpa adanya diskriminasi