Peran Majelis Pengawas Dan Majelis Kehormatan Dalam Penyelesaian Kasus Terhadap Notaris Yang Membuat Akta Perjanjian Nominee Di Bidang Pertanahan

Dalam Penulisan tesis ini membahas peran Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris serta bentuk sanksi yang diberikan terhadap Notaris yang membuat akta pedanjian nominee. Dalam menjalankan kewenangan, tugas dan fungsinya Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris belum melakukannya secara optimal, yaitu, mengenai sejauh mana peran Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris yang terkait dengan pembuatan akta perjanjian nominee. Dalam melakukan pengawasan dan pembinaan tersebut, bentuk sanksi yang diberikan juga masih belum pasti dari kedua lembaga ini terhadap notaries yang melakukan pelanggaran kode etik notaries terkait pembuatan akta perjanjian nominee, sehingga masih ada notaris yang melakukan pelanggaran kode etik notaries dengan cara penyelundupan hukum melalui pembuatan akta perjanjian nominee. Di Provinsi Bali khususnya di Kota Denpasar, praktek perjanjian nominee antara WNI dengan WNA yang menyalahi aturan Kode Etik Notaris serta UUJN tersebut masih terns terjadi. Adapun rumusan masalahnya, yaitu Bagaimana peran Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris dalam penyelesaian kasus pelanggaran kode etik notaries terhadap notaris yang membuat akta perjanjian nominee ? Bagaimana bentuk sanksi yang diberikan oleh, Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris terhadap notaries yang membuat akta perjanjian nominee ? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris, yaitu melakukan penelitian di lapangan dalam masyarakat.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu terhadap langsung ke lapangan meneliti praktek perjanjian nominee di Kota Denpasar. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, didapat kesimpulan Peran MPN dan MKN dalam penyelesaian kasus pelanggaran kode etik terhadap Notaris yang membuat akta perjanjian nominee di Kota Denpasar memang belum optimal, dilihat Bari sangat terbatasnya peran MPN dan MKN serta masih terjadinya kasus praktek perjanjian nominee di Kota Denpasar. Peran MPN dalam hal ini, menyelenggarakan sidang untuk memeriksa Notaris dan pemberian sanksi administratif. Peran MKN dalam hal penyelesaian kasus pelanggaran kode etik Notaris terhadap Notaris yang membuat perjanjian nominee sangat terbatas, karena MKN hanya dapat melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim; serta memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk Nadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilanini dikarenakan perjanjian nominee merupakan penyelundupan hukum yang bare bisa muncul apabila terjadi sengketa antara para pihak dan belum adanya Peraturan yang mengatur secara jelsa tentang penyelundupan hukum dengan akta perjanjian nominee: Terhadap Notaris yang membuatperjanjian nominee dapat dijatuhi sanksi perdata, adrninistrasi juga dapat dijatuhi sanksi pidana