Pengelolaan Sumberdaya Air Melalui Kebijakan Pemerintah Daerah dan Kearifan Lokal (Studi Pada Kawasan Konservasi Taman Wisata Alam Bukit Kelam Kabupaten Sintang)

Ketersediaan sumberdaya air di kawasan konservasi taman wisata alam Bukit Kelam terus mengalami penurunan debitnya, disebabkan oleh sistem pengelolaan yang belum diatur secara tepat. Penerapan kebijakan, pola, dan rencana pengelolaan sumberdaya air; pelaksanaan konstruksi prasarana sumberdaya operasi dan pemeliharaan sumberdaya air; konservasi sumberdaya air dan pendayagunaan sumberdaya air serta pengendalian daya rusak air masih bermasalah selain disebabkan belum adanya peraturan daerah yang secara khusus mengatur tentang pengelolaan sumberdaya air. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara komprehensif tentang: (1) pengelolaan sumberdaya air melalui kebijakan pemerintah daerah dan kearifan lokal di kawasan konservasi taman wisata alam Bukit Kelam; (2) Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam pengelolaan sumberdaya air melalui kebijakan pemerintah daerah dan kearifan lokal di kawasan konservasi taman wisata alam Bukit Kelam (3) model kebijakan yang ideal dalam pengelolaan sumberdaya air di kawasan konservasi taman wisata alam Bukit Kelam. Jenis penelitian adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dan analisis model interaktif dan Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengelolaan sumberdaya air melalui kebijakan pemerintah daerah dan kearifan lokal di kawasan konservasi taman wisata alam Bukit Kelam masih menjalankan kebijakan pemerintah pusat. Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten masih bersifat mengakomodir zona pemanfaatan di kawasan taman wisata alam Bukit Kelam yang menyebutkan bahwa pentingnya konservasi sumberdaya alam salah satunya adalah air. Pemerintah masih dominan dalam perannya dibandingkan masyarakat lokal, dan sarat mengatur hak negara dan tidak banyak mengatur hak masyarakat. Kebijakan pengelolaan sumberdaya air yang dijalankan setarna ini belum sepenuhnya menunjukan prinsip keselarasan antara kepentingan sosial, lingkungan hidup, ekonomi, dan jauh dari asas keadilan dan kelestarian. Faktor yang mendukung dalam pengelolaan seperti potensi sumber daya alam. Lingkungan sosial dan budaya sangat balk. Masyarakat behitu terbuka dan mulai memilki kesadaran untuk berperanserta dalam menjaga kawasan. Sedangkan faktor yang menghambat dalam pengelolaan adalah penerapan kebijakan masih bersifat sentralistik. Koordonasi dan kerjasama antar instansi dengan masyarakat tidak terbangun secara balk yang berdampak pada ketidakjelasan arah dari masing-masing program yang ingin dilaksanakan serta komitmen pemerintah daerah yang Ail tidak terlaksana secara konsisten. Model kebijakan yang ideal dalam pengelolaan sumberdaya air di kawasan konservasi taman wisata alam Bukit Kelam adalah model sistem berbasis proses. Model tersebutmenginginkan adanya sebuah kelembagaan yang kuat, dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat. Keputusan diambil didasari hasil kompromi dan kesepakatan bersama antara banyak partisipan, sebab masyarakat lokal empat desa Kebong, Kelam Sejahtera, Merpak, dan Samak yang berada di sekitar kawasan Bukit Kelam menghendaki dibuatnya peraturan bersama. Peraturan bersama tersebut dibuat berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat dengan menerapkan pola 80 % hasil retribusi air menjadi hak masyarakat diperuntukan untuk pembangunan desa, dan 20 % disetorkan kepada kas daerah. Sehubungan dengan pengelolaan sumberdaya air di kawasan konservasi taman wisata alarn Bukit Kelam tersebut agar dapat memberikan perlindungan secara utuh balk manusia maupun keragaman hayatinya, karena kebijakan yang diterapkan belum mengakomodasi nilai-nilai kearifan lokal. Kebijakan pengelolaan hendaknya dapat memberikan perlindungan eco-sosial masyarakat yang sudah memiliki keterikatan ekologis dengan kawasan konservasi tersebut. Perlu landasan hukum yang jelas di tingkat daerah. Pengelolaan sumberdaya air yang balk akan terwujud bilamana didukung oleh kelembagaan yang kuat, moetoring dan evaluasi dijalankanserta tindakan perbaikan yang nyata. Pemerintah daerah perlu memperbaiki kualitas tata-pengelolaan sumberdaya air seperti infrastruktur kelembagaan dengan melibatkan masyarakat lokal dalam proses perumusan, perencanaan sampai pada pengawasan. Masyarakat perlu diberikan hak mengetahui rencana pengelolaan memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam penyelenggaraan kegiatan.Kebijakan yang diimplimentasikan diharapkan mampu membawa tindakan perbaikan dan harus dimonetorong oleh lembaga yang menjalankannnya. Pengimplementasian kebijakan yang berlandaskan pada kebijakan lokal diharapkan mampu membawa perubahan dibidang ekonomi, sosial budaya serta demi kelestarian sumberdaya air