Pengawasan Dprd Terhadap Hasil Tindak Lanjut Pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah Oleh BPK (Studi di Kantor DPRD Kabupaten Tulungagung)

Pada penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap hasil tindak lanjut pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Hal yang melatarbelakangi penelitian ini adalah Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, DPRD telah menemui kendala sehingga mengakibatkan terhambatnya kinerja, sehingga upaya pengawasan tersebut belum sepenuhnya dilakukan secara maksimal. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Bagaimana bentuk pengawasan DPRD terhadap hasil tindak lanjut pemeriksaan laporan keuangan daerah oleh BPK ? dan apa saja kendala yang dihadapi serta solusi yang diberikan dalam pengawasan DPRD terhadap hasil tindak lanjut pemeriksaan laporan keuangan daerah oleh BPK ?. Untuk menjawab Permasalahan tersebut, Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis yang kemudian dihubungkan dengan suatu penafsiran gramatikal untuk menganalisis teori Pengawasan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemeriksaan Keuangan Daerah, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak lanjut hasil laporan keuangan masih terdapat adanya kendala yang dihaapi. Maka secara garis besarnya pengawasan DPRD Kabupaten Tulungagung secara yuridis dan factual telah melaksanakan fungsinya dengan baik sesuai dengan pasal 153 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan cara memberikan perhatian khusus terhadap proses pengawasan yang dilakuka