Implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) (Studi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang)

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan suatu program kebijakan berdasarkan instruksi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Program ini bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik melalui peran pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota sebagai pusat pemberian pelayanan kepada masyarakat. Implementasi program kebijakan PTSP diatur berdasarkan instruksi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah. Program PTSP harus dilaksanakan di seluruh daerah provinsi, kabupaten/kota, salah satunya yaitu Kota Malang. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Malang mengatur 2 (dua) jenis pelayanan yaitu pelayanan perizinan dan pelayanan non perizinan. Pelayanan perizinan salah satunya yaitu izin mendirikan bangunan (IMB). Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif menggunakan beberapa teori yaitu administrasi publikk, pemerintah daerah, pelayanan publik, kebijakan publik, implementasi program, perizinan, dan izin mendirikan bangunan. Fokus penelitian yaitu implementasi pelayanan terpadu satu pintu dalam pelayanan izin mendirikan bangunan dengan menggunakan teori implementasi program dari Charles O Jones meliputi 3 (tiga) aspek, yaitu aspek organisasi, aspek interpretasi, dan aspek aplikasi serta faktor-faktor yang mempengaruhi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pelayanan terpadu satu pintu dalam pelayanan izin mendirikan bangunan di DPMPTSP Kota Malang dengan menggunakan teori dari Charles O Jones sudah cukup baik. Dilihat dari aspek organisasi yaitu pengelolaan organisasi dengan pembagian kerja dan pegawai yang berkompeten. Aspek interpretasi, dimana sarana dan prasarana sudah menunjang kegiatan pelayanan serta diadakannya sosialisasi terkait pelayanan yang diberikan DPMPTSP Kota Malang. Aspek aplikasi pemrosesan dan penyelesaian surat terbit izin dan biaya retribusi izin mendirikan bangunan. Namun, dalam pengelolaan organisasi belum dioptimal dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia. Dalam aspek aplikasi, penerbitan surat izin mendirikan bangunan belum sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), yaitu melebihi dari 4 (empat) hari kerja. Masyarakat juga masih banyak yang menggunakan jasa perantara (calo) agar lebih cepat dan lebih mudah