Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (Studi Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo)

Penelitian ini dilatar belakangi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 2 Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satunya adalah wewenang yang lebih luas dalam penyelenggaraan beberapa bidang pemerintahan. Dengan bertambahnya luasnya tugas ini, maka birokrasi pemerintahan bisa dikuasai dan mengelola pelayanan masyarakat engan lebih baik sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Kenyataan yang ada mengisyaratkan hal yang kurang melegakan, hal tersebut terkait dengan kepuasan masyarakat yang belum terpenuhi dengan kata pelanggan atau masyarakat, di mana masih dirasakan kelemahan-kelemahan yang dampaknya sering merugikan masyarakat. Hal tersebut diperparah dengan buruknya birokrasi pelayanan publik di indonesia, khususnya pada birokrasi Perijinan. Sebagai contoh Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang terkesan kerap dinilai lamban dan cenderung berbelit-belit, kerap kali dalam proses perijinan masyarakat dihadapkan dalam situasi dimana proses perijinan harus melewati tiga atau bahkan empat instansi dengan banyak meja aparat. Penelitian ini menggunakan penelitian Kualitatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikan, menggambarkan atau melukiskan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Penelitian ini terbagi menjadi 3 aspek yakni, aspek Masukan (Input), dimana membahas mengenai sumber daya manusia / aparatur (SDM) dan juga sarana dan prasarana penunjang. Aspek kedua yakni Proses, aspek ini membahas mengenai sejauhmana mekanisme di dalam suatu proses perijinan. Dan aspek yang ketiga keluaran (Output), dimana aspek ini membahas mengenai kualitas pelayanan yang ada.Hasil penelitian menunjukkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam peningkatan kualitas Layanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sudah dapat dikatakan meningkat, hal tersebut dapat dilihat dari manfaat aparatur (SDM), sarana dan prasarana, fungsi yang terdiri dari prosedur pelayanan, waktu pelayanan, dan biaya pelayanan, tanggung jawab dengan target kinerja, tujuan, visi dan misi organisasi. Kemudian kinerja dari aparatur (SDM) sudah dapat dikatakan baik, hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana cara mereka memberikan pelayanan terhadap masyarakat atau pemohon. Kualitas pelayanan IMB di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo pada dasarnya sudah bagus dan berkualitas. Dikatakan demikian divii karenakan layanan yang diberikan sudah menyenangkan dan memuaskan para pengguna atau masyarakat penggun