Pelaksanaan Program Climate Change Adaptation & Disaster Risk Reduction Dalam Perspektif Sound Governance (Studi Tentang Kerjasama Pemerintah Kota Malang Dengan Usaid Apik)

Permasalahan mengenai perubahan iklim dan bencana hidrometeorologi di Indonesia masih mendapat perhatian yang sangat sedikit sekali. Pemerintah dan seluruh elemen masyarakat belum sadar sepenuhnya untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dari masalah tersebut, Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat melalui USAID (United States Agency for International Development) dengan project APIK meluncurkan program Climate Change Adaptation & Disaster Risk Reduction (CCA-DRR) atau Adaptasi Perubahan Iklim dan Pengurangan Resiko Bencana (API-PRB). Kota Malang menjadi salah satu kota di Jawa Timur yang menjalankan program API-PRB. Aktor dalam program ini sesuai dengan paradigma Sound Governance yakni instansi pemerintah, lembaga swasta, masyarakat dan kekuatan internasional. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Kemitraan antara Pemerintah Kota Malang dan USAID (United States Agency for International Development) Project APIK pada Program CCA-DRR. Penelitian ini melihat keberhasilan kemitraan berdasarkan sepuluh dimensi Sound Governance Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan kemitraan telah berjalan optimal. Dimensi pertama yakni dimensi proses, menunjukkan kemitraan ini dilatarbelakangi adanya kesepaktan G to G antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat yang tertuang dalam MoU. Model kemitraan mutualistik berbentuk capacity building dan technical assistant. Aspek sumber daya yakni sumber daya manusia yang dimiliki USAID APIK sudah cukup sedangkan dari sisi Pemerintah Kota Malang kurang maksimal dalam menjalankan kemitraan ini. Dimensi struktur, perlu merevitalisasi struktur POKJA API-PRB Kota Malang. Dimensi kognisi dan nilai dalam kemitraan ini masih terdapat kekurangan perihal perubahan struktur personal dari internal organisasi tiap instansi pemerintah khususnya instansi pemerintah yang menjadi unit pelaksana teknis. Menyebabkan lambatnya proses pelaksanaan kemitraan. Pada dimensi etika, akuntabilitas, dan transparansi antar pihak dilakukan dengan diadakannya kegiatan rapat koordinasi secara rutin dan komunikasi yang intens. Namun, sampai saat ini program APIPRB belum dapat berjalan sempurna karena anggaran API-PRB belum sepenuhnya masuk kedalam APBD dan setujui oleh DPRD Kota Malang