Penerapan Pemungutan Pajak Bagi Pengusaha Hotel Terhadap Aplikasi Online (Studi Pada Badan Keuangan Daerah Kota Batu)

Bisnis pariwisata semakin tumbuh dan berkembang di Indonesia khususnya Kota Batu yang merupakan tujuan (destinasi) pariwisata. Salah satu perusahaan online yang bergerak di bidang jasa kamar hotel adalah Traveloka.com. Terdapat sekitar 668 hotel yang tersedia dalam traveloka di Kota Batu. Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan sebelumnya dimana terdapat banyak hotel yang bekerjasama dengan Traveloka di Kota Batu sehingga berpotensi pada ekstensifikasi penerimaan pajak dari sektor aplikasi online. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana mekanisme pemungutan pajak pada hotel di Kota Batu dan mekanisme pemungutan pajak hotel jika di terapkan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Batu pada aplikasi online. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi, dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini mengacu pada teknik analisis data model interaktif menurut Matthew B. Miles & A. Michael Huberman. Analisis data antara lain tahap pengumpulan data, tahap reduksi data, tahap display data, tahap penarikan kesimpulan/verifikasi. Fokus penelitian ini adalah mekanisme pemungutan pajak hotel pada Badan Keuangan Daerah Kota Batu dan mekanisme penerapan pemungutan pajak bagi pengusaha hotel aplikasi online di Kota Batu. Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian ini adalah terdapat perbedaan persepsi pemungutan pajak hotel di Kota Batu antara hotel kecil dan hotel menengah keatas. Namun alur pemungutan pajak hotel kecil belum sesuai dengan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2010 tentang pajak hotel, sedangkan alur pemungutan pajak hotel menengah keatas sudah sesuai dengan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2010 tentan pajak hotel. Tidak ada perbedaan mekanisme penerapan pemungutan secara offline dan online. Omzet setiap bulanlah yang menjadi acuan dalam pemungutan pajak. Pengusaha hotel Kota Batu setuju jika pemungutan pajak diterapkan secara terpisah baik offline dan online. Kesalahan penafsiran hotel kecil online menimbulkan potensi pajak sebesar Rp. 1.430.271.926 per tahun. Jika kebijakan pembedaan pemungutan pajak hotel dari penghasilan offline dan online diterapkan di Indonesia harus ada kesinambungan antara peraturan pemerintah pusat dan pemerintah daerah tentang Online Travel Agent (OTA)