Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013 Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Magetan (Studi pada SMPN 2 Sukomoro Kabupaten Magetan)

Kebijakan Kurikulum 2013 merupakan kurikulum terbaru pengganti Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) seperti yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 81A Tahun 2013 Tentang Kebijakan Kurikulum 2013. KTSP diganti karena dianggap belum mampu memberikan hasil yang maksimal terhadap pendidikan di Indonesia. SMPN 2 Sukomoro merupakan salah satu Lembaga Pendidikan Tingkat Menengah Pertama di Kabupaten Magetan yang mulai tahun ajaran baru 2017/ 2018 diwajibkan menggunakakan kebijakan kurikulum 2013. Dalam pelaksanaan kebijakan kurikulum 2013 di SMPN 2 Sukomoro mengalami beberapa permasalahan meliputi sosialisasi kurikulum 2013, rendahnya pemahaman guru dan siswa terkait kurikulum 2013. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan kurikulum 2013 tingkat sekolah menengah pertama di Kabupaten Magetan, faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan kurikulum 2013. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis data yang digunakkan adalah dengan menggunakan analisis data model interaktif menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014) yang terdiri dari pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Kabupaten magetan dan SMPN 2 Sukomoro sebagai situs penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kurikulum tingkat sekolah menengah pertama di Kabupaten Magetan belum terlaksana dengan baik berdasarkan tahap implementasi menurut Charles O. Jones dalam Widodo (2012:91) yang meliputi tahap interpretasi, tahap pengorganisasian, dan tahap aplikasi. Hal ini dikarenakan belum berjalannya seluruh tahap implementasi dalam kebijakan kurikulum 2013. Terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Kebijakan kurikulum 2013. Adapun faktor pendukung meliputi semangat belajar dari guru dan siswa, ketersediaan buku paket, Diklat yang dilakukan dinas terkait, dan sumber dana. Faktor penghambatnya meliputi kurangnya sosialisasi, sumber daya manusia yang tidak bisa mengoperasikan perangkat komputer, guru dan siswa masih menggunakan metode pembelajaran kurikulum, kurangnya sarana prasarana. Adapun saran peneliti yakni pihak Dinas Pendidikan lebih menggalakkan sosialisasi, pihak sekolah mengalokasikan dana untuk pembinaan guru dan siswa untuk melaksanakan pelatihan komputer, guru harus mampu menciptakan suasana belajar mengajar yang menyenangkan, dan Dinas Pendidikan menambahkan modul dan melengkapi sarana prasarana yang kurang