Implementasi Kebijakan Pembangunan Rusunawa Di Kota Pasuruan (Studi Pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan)

Kebijakan yang menjadi acuan dalam Pembangunan Rusunawa di Kota Pasuruan ialah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 05/PRT/M/2007 yang sudah diperbarui menjadi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 1/PRT/M/2018 Tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun, dengan adanya Peraturan Menteri tersebut Pemerintah Kota Pasuruan berupaya untuk merealisasikannya dengan lahirnya Peraturan Walikota Pasuruan nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Milik Pemerintah Kota Pasuruan. Namun hal yang lebih penting sebenarnya ialah bukan hanya sebatas kebijakan itu dibuat, tetapi bagaimana implementasi dari kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. situs penelitihan adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan. Data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan tema penelitian. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisis data yang dilakukan mulai dari pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Implementasi kebijakan pembangunan rusunawa di Kota Pasuruan sudah berjalan dengan baik. Kebijakan pembangunan rusunawa ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi rumah tidak layak huni (RTLH) dan kawasan kumuh tetapi juga untuk mengurangi kesenjangan antara kebutuhan rumah dan ketersediaan rumah (backlog) yang ada di Kota Pasuruan. Serta sasaran rusunawa yang ditujukan untuk masyarakat berdomisili Kota Pasuruan minimal 2 tahun, sudah menikah, belum memiliki rumah dan tergolong MBR (masyarakat berpenghasilan rendah). Implementasi kebijakan pembangunan rusunawa di Kota Pasuruan memang harus diperhatikan lagi terlebih untuk memantau dan membenahi beberapa yang masih kurang, walaupun dikatakan implementasi kebijakan pembangunan rusunawa ini berjalan dengan baik, tetapi tidak menuntut kemungkinan adanya kendala-kendala yang dapat mempengaruhi berjalannya kebijakan pembangunan rusunawa tersebut