Analisis Dampak Pemekaran Kabupaten-Kota Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Propinsi Sulawesi Utara (Study Di Kabupaten Minahasa Selatan Dan Kota Tomohon)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui dampak pemekaran terhadap kesejahteraab masyarakat di Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara (yang mencakup pembangunan ekonomi, kapasitas fiscal dan pelayanan public). Metode analisis yang digunakan meliputi analisis deskriptif, dan BIA. Analisis ini digunakan untuk mengetahui dampak pemekaran terhadap pembangunan ekonomi wilayah dan kapasitas fiskal daerah. Pertumbuhan pembangunan ekonomi didekati dengan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Hasil akhir dari penelitian ini menjelaskan bahwa pemekaran berdampak terhadap pelayanan publik, aparatur pemerintah di Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon. Pertama, indikator kesejahteraan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi-pelayanan birokrasi memperlihatkan adanya perbedaan yang signifikan dan positif antara sebelum dan sesudah pemekaran, artinya ketiga indikator tersebut memperlihat perbaikan yang signifikan setelah dilakukan pemekaran wilayah Kabupaten Minahasa Selatan. Kedua, indikator kesejahteraan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi-pelayanan birokrasi memperlihatkan adanya perbedaan yang signifikan dan positif antara sebelum dan sesudah pemekaran, artinya ketiga indikator tersebut memperlihat perbaikan yang signifikan setelah dilakukan pemekaran wilayah Kota Tomohon. Ketiga, distribusi manfaat belanja pendidikan mulai dari SD hingga SMA Negeri secara progresif diantara kelima kuantil. Besarnya manfaat yang diterima oleh kuantil pertama salah satunya disebabkan karena kuantil pertama mempunyai biaya untuk mengakses layanan pendidikan ini. Keempat, hasil analisis di Kota Tomohon memperlihatkan hasil yang lebih rendah dibandingkan Kabupaten Minahasa. Grafik progresivitas di Kota Tomohon lebih kecil (kurang agresif) dibandingkan Kabupaten Minahasa Selatan. Di Kota Tomohon, Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja pendidikan 7-18 lebih bersifat progresif. Sebagian besar belanja pendidikan dasar, menengah, hingga atas tersubsidikan kepada kelompok miskin. Kelompok masyarakat dengan pendapatan tinggi hanya menikmati 31.01% belanja pendidikan yang diberikan pemerintah (14.26% dinikmati kelompok pendapatan kelima dan 16.75% dinikmati oleh kelompok pendapatan keempat)