Implementasi Kebijakan Parkir Berlangganan Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo )

Parkir berlangganan menjadi kebijakan yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk menggantikan sistem penarikan retribusi parkir konvensional dengan tujuan menghindari kebocoran penerimaan retribusi parkir yang berdampak pada PAD serta meningkatkan pelayanan parkir kepada masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi kebijakan parkir berlanggan di Kabupaten Sidoarjo. Bagaimana implementasi kebijakan parkir berlangganan dalam menunjang PAD serta faktor pendukung dan penghambat dari implementasi kebijakan sistem parkir berlangganan dalam perspektif sosial dan ekonomi. Dari hasil penelitian bahwa implementasi kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan peraturan-peraturan. Implementasi kebijakan belum memberikan hasil maksimal dalam mencapai tujuan kebijakan parkir berlangganan. Pemungutan retribusi parkir berlangganan yang sistematis dengan cara dibayar bersamaan dengan pajak kendaraan bermotor tahunan berjalan lancar dan memenuhi target. Retribusi parkir meningkat tiap tahunnya dan memberikan dampak yang baik dalam kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah. Kualitas pelayanan parkir juga merupakan tujuan kebijakan parkir berlangganan. Pelayanan parkir dan pengawasan terhadap implementasi di lapangan belum memberikan dampak yang baik kepada masyarakat. Beberapa factor seperti peraturan yang sumberdaya, sikap pelaksana, sanksi hukum, dan kesadaran masyarakat menjadi penghambat dalam pencapaian kualitas pelayanan parkir yang baik sesuai peraturan dalam kebijakan parkir berlangganan. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo khususnya Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo sebagai penanggung jawab implemetasi kebijakan parkir berlangganan ini perlu pembenahan untuk mencapai tujuan kebijakan dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat