Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengatur terkait dengan penambahan jenis pajak baru, perluasan basis pajak serta keleluasaan penetapan tarif pajak. Salah satu pajak pusat yang dialihkan ke daerah berdasarkan undangundang tersebut adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Untuk meningkatkan penerimaan BPHTB di Kota Malang diperlukan peran aktif dan kesadaran dari wajib pajak, hal ini dapat dilihat dari kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh norma sosial, pengawasan, sanksi, dan keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini ada...
Kepatuhan wajib pajak mempunyai peran yang sangat penting untuk pembangunan nasional yang bertujuan ...
Pajak daerah merupakan jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiaya...
Dengan adanya implementasi otonomi daerah sesuai dengan UU No. 32 tahun 2004 menjelaskan adanya peli...
Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak...
Penelitian ini dilatar belakangi dari semakin meningkatnya jumlah wajib pajak kendaraan bermotor set...
Sebagai salah satu sumber utama pendapatan daerah maka Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mempunyai peran...
Pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pusat dan daerah. sejak...
Salah satu sumber pajak daerah yang berkontribusi terhadap PAD di wilayah Kota Malang adalah Pajak ...
Pembangunan negara atau lebih dikenal dengan pembangunan nasional pada dasarnya dilakukan serentak o...
Di era reformasi dan globalisasi seperti saat ini banyak sekali terjadi kegiatan pembangunan di berb...
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh usia terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pa...
Pajak merupakan pungutan dari pemerintah terhadap masyarakat yang bersifat memaksa dengan tidak mend...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak kebijakan pemberian insentif pembayaran pajak daera...
Penelitian ini dilakukan dengan dasar bahwa untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana alokasi da...
Pelimpahan BPHTB dijadikan sebagai salah satu wujud dari adanya otonomi daerah di Indonesia. BPHTB d...
Kepatuhan wajib pajak mempunyai peran yang sangat penting untuk pembangunan nasional yang bertujuan ...
Pajak daerah merupakan jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiaya...
Dengan adanya implementasi otonomi daerah sesuai dengan UU No. 32 tahun 2004 menjelaskan adanya peli...
Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak...
Penelitian ini dilatar belakangi dari semakin meningkatnya jumlah wajib pajak kendaraan bermotor set...
Sebagai salah satu sumber utama pendapatan daerah maka Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mempunyai peran...
Pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pusat dan daerah. sejak...
Salah satu sumber pajak daerah yang berkontribusi terhadap PAD di wilayah Kota Malang adalah Pajak ...
Pembangunan negara atau lebih dikenal dengan pembangunan nasional pada dasarnya dilakukan serentak o...
Di era reformasi dan globalisasi seperti saat ini banyak sekali terjadi kegiatan pembangunan di berb...
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh usia terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pa...
Pajak merupakan pungutan dari pemerintah terhadap masyarakat yang bersifat memaksa dengan tidak mend...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak kebijakan pemberian insentif pembayaran pajak daera...
Penelitian ini dilakukan dengan dasar bahwa untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana alokasi da...
Pelimpahan BPHTB dijadikan sebagai salah satu wujud dari adanya otonomi daerah di Indonesia. BPHTB d...
Kepatuhan wajib pajak mempunyai peran yang sangat penting untuk pembangunan nasional yang bertujuan ...
Pajak daerah merupakan jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiaya...
Dengan adanya implementasi otonomi daerah sesuai dengan UU No. 32 tahun 2004 menjelaskan adanya peli...